KUDUS, Lingkar.co – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kudus Dr. HM Hartopo menegaskan, edukasi terus dilakukan untuk melawan hoaks terkait bahaya vaksinasi yang masih berkembang di masyarakat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai vaksinasi.
“Edukasi dan sosialisasi sudah kami lakukan terus dan masih sampai sekarang, karena masih ada hoax yang berkembang di masyarakat bahwa vaksin ini bisa menyebabkan kelumpuhan,” jelas Hartopo.
Lebih lanjut, Dr. Hartopo juga melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Kudus untuk menangkal hoax. Pihaknya juga mengimbau agar dinas terkait memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa vaksin Covid-19 sudah terbukti aman dan tidak ada masalah apapun.
Vaksin Covid-19 yang diberikan oleh pemerintah sudah lulus uji Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Proses vaksinasi pun dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Sebelum divaksin, akan ada serangkaian proses screening terlebih dahulu. Mulai dari pendaftaran, pengecekan suhu badan hingga pengecekan tekanan darah. Setelah dinyatakan siap divaksin, tenaga kesehatan (nakes) akan menyuntikan vaksin kemudian melakukan observasi di ruang Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) selama 30 menit, untuk melihat apakah ada gejala yang ditimbulkan atau tidak.
Dr. Hartopo menjelaskan, vaksinasi ini dilakukan untuk menguatkan antibodi seseorang. Supaya jika terpapar virus Covid-19, tidak ada gejala berat yang terjadi. Vaksinasi sendiri akan dilakukan dua kali untuk semakin menguatkan imunitas seseorang.
“Nanti akan divaksin lagi, jangka waktunta minimal dua minggu dari vaksinasi yang pertama, tujuannya sebagai booster untuk penguatan,” tandasnya.
Dr. Hartopo menyampaikan, saat ini mayoritas masyarakat sudah teredukasi dan memahami pentingnya vaksin Covid-19 sinovac. Bahkan, banyak masyarakat yang mulai antusias untuk melakukan vaksinasi.
“Masyarakat saat ini malah pada mau dan banyak tanya ke saya apakah vaksin ini dijual bebas atau tidak, lalu banyak yang menanyakan kapan, tapi dari Pemkab tetap menunggu sesuai antrian yang sudah ditentukan,” paparnya.
Namun, saat ini vaksinasi memang diprioritaskan untuk nakes, TNI dan Polri terlebih dahulu. Ia berharap, jika vaksin ini sudah bisa dilakukan secara mandiri, stakeholder perusahaan bisa melakukan vaksinasi ke karyawannya.
“Nanti produk vaksin kan bisa berkembang banyak sekali, bukan hanya sinovac saja, bisa saja seluruh masyarakat bisa divaksin tanpa ada kriteria tertentu,” imbuhnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus, dr. Andini Aridewi mengatakan, pihaknya juga ikut melakukan edukasi ke masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi. Edukasi ini dilakukan dengan melakukan penyuluhan secara langsung, penyebaran leaflet, penyampaian di forum-forum, melalui podcast dan lain-lain.
“Kami kerjasama dengan Diskominfo, juga dari jejaring dinas kesehatan sendiri mulai dari tingkat kabupaten, puskemas, rumah sakit, dan organisasi profesi kesehatan juga ikut memberikan diseminasi informasi,” tutupnya. (isa/dim/aji)
Sumber: Koran Lingkar Jateng
Dapatkan update berita pilihan dan terkini setiap hari dari lingkar.co dengan mengaktifkan Notifikasi. Lingkar.co tersedia di Google News, s.id/googlenewslingkar , Kanal Telegram t.me/lingkardotco , dan Play Store https://s.id/lingkarapps