Lingkar.co – Arah politik nasional menuju Pemilihan Presiden 2029 mulai menunjukkan tanda-tanda pergeseran. Wacana koalisi permanen yang saat ini berada di barisan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) mulai terusik wacana poros alternatif yang mengusung pasangan Pramono Anung dan Kang Dedi Mulyadi (KDM).
Penilaian itu disampaikan mantan pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD), Kelik Ismunanto, yang melihat bahwa dinamika politik 2029 tidak akan berjalan linier mengikuti kekuasaan petahana.
Menurutnya, konfigurasi kekuatan sosial, elektoral, dan psikologi pemilih justru membuka ruang bagi figur-figur alternatif untuk menantang arus utama.
“Sejarah politik Indonesia selalu menunjukkan bahwa petahana kuat di awal, tetapi belum tentu dominan di akhir. Pramono dan KDM muncul di momen yang tepat ketika publik mulai mencari alternatif,” kata Kelik, Minggu (11/1/2026).
Kelik menilai, kekuatan Prabowo–Gibran saat ini lebih banyak ditopang oleh dukungan elite dan struktur kekuasaan, bukan oleh konsolidasi elektoral jangka panjang. Kondisi ini menciptakan stabilitas, tetapi sekaligus menyimpan kerentanan.
“Dukungan elite itu penting, tapi sifatnya cair. Begitu muncul figur yang bisa menyatukan struktur partai dan emosi publik, peta bisa berubah cepat,” ujarnya.
Dalam konteks itu, Pramono Anung dinilai memiliki keunggulan struktural yang jarang dimiliki tokoh lain. Basis PDI Perjuangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ditambah posisinya di Jakarta sebagai pusat simbolik kekuasaan, membuat Pramono berada di titik strategis.
“Pramono berdiri di persimpangan antara struktur partai dan legitimasi publik. Itu posisi yang sangat kuat dalam politik elektoral,” kata Kelik.
Sementara itu, Kang Dedi Mulyadi dipandang sebagai representasi politik kultural. Popularitasnya yang tumbuh dari akar rumput, gaya komunikasinya yang sederhana, serta citranya sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat membuatnya relevan di tengah kejenuhan publik terhadap politik yang elitis.
“KDM adalah kanal emosi publik. Dia berbicara dengan bahasa rakyat, bukan bahasa kekuasaan,” ujarnya.
Kelik juga menyoroti bahwa konfigurasi partai besar tidak lagi solid seperti satu dekade lalu. PDIP, Golkar, Gerindra, dan partai-partai menengah sama-sama berada dalam fase mencari format baru pasca Pilpres 2024.
Gerindra, kata dia, hampir pasti tetap mengusung Prabowo. Namun keputusan itu justru membatasi ruang bagi figur lain di internal, termasuk KDM, untuk berkembang secara maksimal.
“Kalau Gerindra terkunci pada Prabowo, maka figur seperti KDM akan mencari ruang politik lain. Dari situlah poros baru bisa lahir,” ujarnya.
Figur Baru
Di sisi lain, PDIP dinilai membutuhkan figur yang bukan sekadar populer, tetapi juga memiliki kapasitas konsolidasi nasional. Dalam konteks itu, Pramono dinilai lebih rasional sebagai kandidat dibanding figur-figur karismatik semata.
Posisi Gibran Rakabuming Raka juga disebut tidak otomatis kuat secara jangka panjang. Menurut Kelik, kekuatan Gibran saat ini sangat berkaitan dengan posisi Jokowi sebagai presiden aktif.
“Begitu Jokowi tidak lagi berada di pusat kekuasaan formal, Gibran harus membangun legitimasi politiknya sendiri. Itu tidak otomatis,” katanya.
Kelik memperhatikan, hal itu akan membuat kontestasi 2029 dinilai akan lebih terbuka, lebih kompetitif, dan lebih cair dibandingkan Pilpres sebelumnya.
Kelik menyimpulkan bahwa kemunculan duet seperti Pramono–KDM bukan sekadar soal individu, tetapi menandai perubahan fase politik nasional dari politik dominasi menuju politik kompetisi.
“Pilpres 2029 tidak akan berjalan satu arah. Kita akan masuk ke fase di mana kekuasaan ditantang oleh alternatif yang kredibel. Pramono–KDM adalah simbol dari fase itu,” ujarnya.
Menurutnya, apakah duet ini benar-benar terwujud atau tidak, yang paling penting adalah sinyal bahwa politik Indonesia memasuki era baru: lebih cair, lebih terbuka, dan lebih sulit diprediksi.
“Dan justru di situ demokrasi bekerja,” pungkas Kelik. (*/
Penulis: Husni Muso
