Gelar Seminar, Fraksi PPP Minta Pemerintah Jamin Stok BBM Bersubsidi

Seminar Fraksi PPP DPR RI dengan tema "Mencari Solusi Tingginya Harga Minyak Dunia: Haruskah Harga BBM Naik?" di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2022). dok pribadi/Muhammad Idris/LINGKAR.CO
Seminar Fraksi PPP DPR RI dengan tema "Mencari Solusi Tingginya Harga Minyak Dunia: Haruskah Harga BBM Naik?" di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2022). dok pribadi/Muhammad Idris/LINGKAR.CO

JAKARTA, Lingkar.co  – Anggota Komisi VII DPR RI Anwar Idris mengatakan, kenaikan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax membuat masyarakat banyak berpindah menggunakan pertalite. Harga jual Pertamax naik menjadi Rp12.500 per liter dari semula Rp9.000.

“Dampak dari kenaikan pertamax itu, kemudian sebagian masyarakat beralih ke pertalite. Maka pemakaian pertalite melonjak tinggi. Dan terjadilah kelangkaan pertalite di beberapa daerah,” ujar Anwar Idris saat Seminar Fraksi PPP DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2022).

Baca Juga :
Empat Putra Purworejo Ikuti FASI di Palembang

Dia meminta Pemerintah untuk menjaga pasokan pertalite yang cukup kepada masyarakat. Pasalnya, kekurangan pasokan BBM akan menghambat kegiatan ekonomi masyarakat.

Hijau-Minimalist-Ucapan-Selamat-Sukses-Kiriman-Instagram-3

“Menjaga kecukupan pertalite ini menjadi kewajiban pemerintah sebagaimana di amanatkan oleh UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 8. Yang menyatakan bahwa: Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak. Yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang di seluruh wilayah Negara Indonesia,” tegas politisi PPP ini.

Diketahui, berdasarkan data dari Pertamina pada 4 April 2022 lalu, sejak harga pertamax naik pada 1 April 2022 telah terjadi pergeseran konsumen. Sedikitnya sekitar 10-15 persen ada pergeseran konsumsi dari pertamax ke pertalite.

Sementara itu, Direktur Center of Energy Policy M. Kholid Syeirazi menegaskan betapa pentingnya subsidi BBM tepat sasaran. Menurutnya, subsidi BBM itu mestinya berdasarkan orang, bukan barang.

Png-20230831-120408-0000

“Mestinya subsidi ini agar subsidi orang. Kalau barang rentan penyalahgunaan. Maka, data identitas kewarganegaraan kita juga harus mendukung,” terang Kholid.

Dia mencontohkan pembelian LPG 3 Kg yang di lakukan oleh orang-orang kaya.

“Misalnya LPG. Banyak rumahnya mewah, malah belinya LPG lemon,” terangnya.

Selain itu, narasumber seminar Fraksi PPP DPR RI lainnya adalah Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji. Kemudian, Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menjadi keynote speaker.

Penulis : Muhammad Idris

Editor : Muhammad Nurseha

Dapatkan update berita pilihan dan terkini setiap hari dari lingkar.co dengan mengaktifkan Notifikasi. Lingkar.co tersedia di Google News, s.id/googlenewslingkar , Kanal Telegram t.me/lingkardotco , dan Play Store https://s.id/lingkarapps

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *