Gerakan Jateng di Rumah Saja Tidak Ngefek, SE Gubernur Ganjar Dinilai Buat Keresahan Warga

  • Bagikan
KRITIK: Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wachid didampingi Ketua DPC Gerindra Kudus Sulistyo Utomo saat memberikan keterangan pada awak media Senin (8/2/2021). (RISCA KRISDAYANTI/LINGKAR JATENG)
KRITIK: Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wachid didampingi Ketua DPC Gerindra Kudus Sulistyo Utomo saat memberikan keterangan pada awak media Senin (8/2/2021). (RISCA KRISDAYANTI/LINGKAR JATENG)

KUDUS, Lingkar.co- Terbitnya Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang salah satunya tentang Gerakan Jateng di Rumah Saja pada Sabtu-Minggu (6-7/2/2021) kembali menuai kritikan. Tak hanya dari politisi Partai PDI Perjuangan yang mengkritisi SE tersebut. Kini, Partai Gerindra juga menyoroti salah satu gagasan Ganjar Pranowo tersebut.

Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wachid menilai, kebijakan Jateng di Rumah Saja selama dua hari tidak efektif dan tidak ngefek dalam pengurangan kasus Covid 19. Bahkan, menurutnya, adanya SE tersebut menimbulkan keresahan masyarakat dan membuat kelangkaan ketersediaan bahan pokok.

Ads Selamat Hari Raya Idul Fitri 2022

“Kebijakan hanya dua hari itu tidak ngefek (menurunkan angka covid-19, Red). Seharusnya selama 15 hari dan dengan ada kompensasi untuk warga,” tegas Politisi Partai Gerindra tersebut.

Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga menimbulkan keresahan warga. Banyak warga memborong bahan pokok dan menyebabkan warga kecil tidak kebagian. Hal tersebut membuat kelangkaan bahan pokok dan harganya melonjak.

“Dari kebijakan 6-7 Februari, banyak masyarakat yang memborong bahan pokok pada tanggal lima. Beberapa pedagang pasar yang bahkan menaikkan harga. Misalnya, harga tempe awalnya Rp 2000 menjadi Rp 6000. Lalu, harga telor yang awalnya Rp 20.000 perkilogram naik mencapai Rp 30.000 perkilogram,” paparnya.

Lebih parahnya, Abdul Wachid mengungkap bahwa pada tanggal 6 Februari banyak pasar maupun toko tidak buka karena cuaca ektrem.

“Banyak pabrik bahan pokok seperti tempe dan tahu tidak buka. Kepala dapur umum untuk korban banjir kesulitan mencari bahan baku untuk memasak,” jelasnya

Selain itu, Surat Edaran Kebijakan Jateng di Rumah Saja selama dua hari lalu dinilai tidak memiliki kekuatan hukum dan hanya membuat keresahan warga saja. “Surat edaran itu tidak ada kekuatan hukumnya. Harusnya dibuat Perppu dan semacamnya,” tegasnya.

Ketua DPC Gerindra Kudus Sulistyo Utomo mengatakan, banyak dapur umum untuk korban banjir yang kesulitan mencari bahan pokok.

“DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Gerindra Kabupaten Kudus membuka dapur umum mulai Jumat hingga Minggu. Kita terus terang kesulitan mencari bahan baku. Kita melihat beberapa tempat. Bahkan, untuk kebutuhan telur kita harus langsung ke peternak,” jelas Sulistyo.

Lanjutnya, ia menilai bahwa kebijakan yang disampaikan oleh Gubernur dengan surat edaran yang diberikan sangat tidak efektif karena menyusahkan masyarakat saat berbelanja dan membuat harga barang pokok jadi naik seperti saat lebaran.

“Kebijakan ini hanya membuat masyarakat panik. Sehingga menciptakan kerumunan baru untuk membeli bahan pokok karena takut kehabisan. Kasihan yang warga tidak mampu jadi tidak kebagian,” pungkasnya.

Sebelumnya, SE Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang salah satunya soal Gerakan Jateng di Rumah Saja juga banjir kritikan dari politisi PDI P. Mulai dari Walikota Semarang Hendrar Prihadi, Walikotas Solo FX Hadi Rudyatmo dan Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo. (ris/lut)

Sumber: Koran Lingkar Jateng

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.