Lingkar.co – Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah Ahmad Labib Hilmy, akan Perjuangkan Nasib Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) diwilayahnya, dengan melakukan audiensi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pusat, Jakarta.
Hal itu dia sampaikan sesaat setelah usai mengikuti prosesi wisuda Institut Agama Islam (IAI) Khozinatul Ulum Blora, pada Minggu (19/3/2023) siang.
“Hingga saat ini untuk GTT dan PTT di Blora belum ada titik terang, tentunya ini menjadi perhatian saya, selaku ketua komisi D. Dan kita akan ke Kemendikbud pusat, melakukan audensi untuk mempertanyakan langsung bagaimana regulasinya,” ucap Gus Labib, sapaan akrabnya.
Menurutnya, langkah yang di ambil untuk langsung audiensi ke Kemendikbud sangatlah tepat. Hal itu Mengingat nasib GTT dan PTT di Blora saat ini masih terkatung-katung.
“Jadi, bersama dinas terkait kita akan lakukan audiensi dengan Kemendikbud dan Kemenpan RB untuk mempertanyakan nasib GTT dan PTT ke depannya ini gimana, jadwal (audiensi) sudah tersusun,” ungkapnya.
Bahkan, dari laporan yang masuk ke dirinya selaku ketua komisi, banyak GTT dan PTT di Blora mengeluhkan akan nasib dan kesejahteraan ke depan.
“Banyak keluhan dari teman-teman GTT dan PTT yang disampaikan ke kami. Untuk itu kita meminta doa restu kepada teman-teman semua supaya apa yang kami perjuangkan bersama itu bisa membuahkan hasil yang baik dan maksimal,” bebernya.
Perlu diketahui bersama bahwasannya para GTT dan PTT di Kabupaten Blora mendapat penghasilan dari kolaborasi dua sumber yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD).
Sementara dana BOS tiap sekolah berbeda-beda. Sesuai dengan jumlah murid yang diterima. Sehingga sekolah dengan jumlah murid sedikit cenderung akan mendapatkan pendapatan yang sedikit pula.
Bahkan, Eko Budi Setiawan, salah satu PTT disebuah sekolah di Kabupaten Blora menceritakan bahwa Ia mengabdi sejak 2012 dan hampir setiap harinya menempuh jarak 20 km. Dan penghasilan yang di peroleh selama ini hanya mendapatkan honor dari BOS.
Lebih ironi lagi ketika ada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dimana tidak ada formasi yang sesuai dengan ijazahnya.
“Di lapangan yang nasibnya seperti saya banyak,” pungkasnya.
Penulis : Lilik Yuliantoro
Editor : Kharen Puja Risma.
