Lingkar.co – Pengasuh Pondok Pesantren Minggir, Sleman, DI Yogyakarta, KH Ahmad Muwafiq (Gus Muwafiq) menyebut Nahdlatul Ulama (NU) NU adalah pondasi Indonesia. Jikalau NU terguling (roboh), maka rubuhlah negeri Indonesia. Hal itu jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan.
Jika Indonesia adalah kapal, NU menjadi jangkarnya. Artinya NU memastikan Indonesia tidak terombang-ambing. Sejak masa pendirian, NU didirikan untuk Indonesia. NU menjadi pengawal tegaknya Republik Indonesia.
“NU adalah jangkarnya Indonesia. Juga ibarat pondasi bangunan. Jangan sampai ngguling,” katanya dalam Dialog Kebangsaan Kader NU yang digelar di Ponpes Minggir, Sabtu, (30/5/2026) yang dihadiri puluhan kader NU dari berbagai daerah di Pulau Jawa.
Muballigh aktivis Jaringan Gusdurian ini.melanjutkan, saat ini kondisi NU sedang tidak baik-baik saja. Terutama di tingkatan elit PBNU.
“Jika masalah di PBNU tidak segera dibenahi, maka NU berada dalam bahaya. Dan sudah pasti Indonesia berada dalam bahaya jika NU mengalami prahara,” katanya mengingatkan.
Syuriyah PWNU DIY ini berharap, Muktamar ke-35 NU nanti, harus menjadi forum bertemunya para kiai dan para sesepuh untuk membenahi dan menata NU.
“Muktamar yang akan digelar nanti harus benar-benar menjadi forum pembenahan organisasi dengan segala masalahnya,” tuturnya.
Tokoh Panutan Pembelajaran Rakyat
Senada, Ketua Aliansi Santri Gus Dur Muhammad Sholihin membahas tema dialog, yaitu menjaga marwah NU. Dia menyoroti adanya tokoh panutan di PBNU yang tidak punya jiwa keteladanan dalam kepemimpinan.
Ia menyebut ada yang main pecat, tidak demokratis, sampai masuk pusaran korupsi. Bahkan ada yang kampanye pencalonan sebagai Rais Aam sampai membentuk tim sukses. Dan dikonsolidasikan di media sosial.
“Kondisi macam itu jelas sangat fatal, dan mencederai marwah otoritas Rais Am sebagai pemimpin tertinggi NU,” tukasnya.
Tokoh NU Indramayu alumni Ponpes Tambak Beras Jombang ini mengungkapkan, visi kepemimpinan PBNU hasil Muktamar NU ke-34 di Lampung adalah menghidupkan Gus Dur. Ia mendukung visi tersebut. Namun kenyataan sekarang jauh dari ciri khas Gus Dur. Yaitu demokratis, kritis, serta selalu membela kaum tertindas dalam misi kemanusiaan
Sementara, Ketua Forum Komunikasi Kyai Kampung Indonesia (FK3I) Gus Muchamad Maftuch menyebuta mayoritas pengurus NU di tingkat bawah, mayoritas adalah kiai kampung. Ironisnya mereka justru resah atas keadaan NU saat ini.
Mereka yang setiap hari bertemu umat, selalu ditanyai mengapa ada masalah di PBNU? Mengapa ada konflik diantara para pemimpin NU?
“Sungguh, yang paling repot adanya kisruh di elit PBNU adalah para kyai kampung. Ditanya umat yang bingung dan resah,” tuturnya.
Kiai muda Sidoresmo, Surabaya ini mengharapkan, semua hiruk pikuk di PBNU harus segera diselesaikan. Bahkan, dia meminta agar meninjau ulang syarat pengurus NU harus memiliki sertifikat pendidikan kader.
Sebab, menurut dia, NU itu berasal dari pesantren. Bukan sebaliknya. Bukan NU melahirkan Pesantren. Maka yang menjadi syarat atau pertimbangan orang menjadi pengurus NU haruslah alumni pesantren. Lebih-lebih yang teruji mengabdi di pesantren.
Ia mencontohkan, sahabatnya telah menimba ilmu selama 15 di tiga pesantren besar, dan mengabdi di masyarakat lebih dari 10 tahun. Namun dianggap tidak memenuhi syarat menjadi pengurus NU karena tidak memiliki sertifikat pendidikan kader NU.
“Pendidikan kader NU yang cuma hitungan hari, menjadi privilege orang pengurus NU, bahkan level pimpinan. Sedangkan alumnus pesantren puluhan tahun malah terganjal. Syarat formalitas sertifikat itu harus ditinjau ulang,” tukasnya.
Narasumber selanjutnya, Pengasuh Pondok Pesanren Baitul Kilmah Bantul DIY, KH Aguk Irawan memaparkan sejarah Muktamar NU dari masa ke masa. Dia ungkapkan, di setiap Muktamar, NU selalu mengambil keputusan strategis untuk kebaikan jam’iyyah dan kebaikan Indonesia.
Menurutnya, Muktamar ke-35 NU nanti, harus mengurai semua masalah dan mengembalikan NU sebagai kekuatan civil society (masyarakat sipil). Cirinya, kata alumnus Universitas Al Azhar Mesir ini, NU memiliki nalar kritis dan selalu tampil menonjol dalam pembelaan pada kaum tertindas.
“Muktamar NU nanti harus mengurai semua masalah internal. Dan meneguhkan kembali NU sebagai kekuatan civil society pembela kaum tertindas,” tutur kyai muda yang dikenal sebagai budayawan ini.
Aguk merinci, saat ini rakyat tertindas merasa sendirian tanpa pembelaan. Diantaranya, tanah rakyat yang diduduki TNI, tanah ulayat milik masyarakat adat yang dirampas, gunung yang dirusak, hutan yang dibabat, lalu bencana alam melanda, diantaranya banjir besar di pulau Sumatra, namun pemerintah abai.
“Di saat rakyat tertindas dan terabaikan, NU tidak bisa tampil memberi advokasi. Bahkan ada pengurus NU menjadi komisaris di perusahaan perusak alam,” pungkasnya. (*)
