Lingkar.co – Wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof . Dr. Nizar Ali, menyebut bahwa belum saatnya NU membahas konstelasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
“Belum saatnya, belum saatnya,” jelasnya singkat saat ditemui disela pelantikan lembaga dan Musyawarah Kerja Wiliayah (Musykerwil) I PWNU Jateng di Fakultas Kedokteran Unwahas Semarang pada Sabtu (24/8/2024),
Terkait apel pembatalan Banser oleh PBNU, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) ini juga menjelaskan kehadiran puluhan ribu anggota Bantuan Ansor Serbaguna (Banser) yang hadir dan melakukan apel akbar tidak terkait dengan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali sejak Rabu (21/8/2024).
“Terkait dengan keberangkatan puluhan ribu anggota Ansor dan banser yang berangkat ke Bali dan bertepatan dengan Munas PKB, itu jangan dikait-kaitkan,” jelasnya.
Menurut Nizar, Ansor-Banser adalah organisasi yang bernaung di NU, bukan PKB. Itu sebabnya, kata Nizar, Ansor-Banser secara institusi tidak boleh terlibat dalam politik praktis seperti PKB.
“Jadi Ansor-banser itu organisasi yang bernaung di NU, bukan PKB. Jadi PKB itu kan punya Satgas sendiri, jadi itu wajar. Tapi jangan diperpanjang pembahasannnya. Karena Ansor-Banser itu secara institusi tidak boleh terlibat dalam politik praktis seperti PKB,” bebernya.
Namun begitu, jika anggota Ansor-Banser berangkat ke Munas PKB tanpa membawa nama institusi atau tidak memakai seragam maka dipersilahkan.
“Tapi kalau anggota Ansor dan Banser berangkat tanpa seragam ya silahkan. itu hak masing-masing. Tapi secara institusi tidak boleh berpolitik praktis,” tutupnya. (*)
Penulis: Bojes
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat
Dapatkan update berita pilihan dan terkini setiap hari dari lingkar.co dengan mengaktifkan Notifikasi. Lingkar.co tersedia di Google News, s.id/googlenewslingkar , Kanal Telegram t.me/lingkardotco , dan Play Store https://s.id/lingkarapps