Harga Minyak Goreng Melambung, Nurul Huda: Perlu ada Satgas

  • Bagikan
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang Nurul Huda saat ditemui Lingkar.co. NURSEHA/LINGKAR.CO
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang Nurul Huda saat ditemui Lingkar.co. NURSEHA/LINGKAR.CO

AMBARAWA, Lingkar.co – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang Nurul Huda turut prihatin dengan harga-harga bahan pokok yang cenderung naik dewasa ini. Menurutnya pemerintah harus turut andil dalam pengendalian harga bahan pokok seperti minyak goreng.

“Perlu ada satgas khusus untuk menangani hal ini (kenaikan harga bahan pokok, red). Jadi satgas itu nantinya bisa keliling mengecek ke pasar-pasar,” katanya kepada Lingkar.co kemarin di kediamannya.

Nurul menambahkan, satgas pengendalian harga bahan pokok ini nantinya harus memiliki dasar harga eceran skala nasional untuk dapat diterapkan di pasar lokal.

“Ya satgas harus punya dasar harga terendah dan tertinggi. Kalau keadaannya seperti sekarang kan yang dirugikan masyarakat. Pemerintah harus punya win-win solutionnya agar tak ada yang merasa rugi, pedagang tetep untung, masyarakat tidak terbebani,” jelas ketua DPC PPP Kabupaten Semarang itu.

Terkadang, lanjut Nurul, kenaikan bahan-bahan pokok ini juga mengikuti kebiasaan masyarakat yang suka belanja berlebih di waktu-waktu tertentu.

Tindakan belanja tersebut dapat memicu pasar untuk naik harganya karena permintaan naik namun supply tetap.

“Ya ilmu ekonomi lah, dimana supply tetap tapi demand-nya tinggi kan bisa berakibat harga cenderung naik. Lha satgas pengendalian harga itu nantinya yang harus punya prediksi untuk dapat membuat harga tetap normal dan terjangkau,” ungkapnya.

Nurul menambahkan, yang terpenting adalah bagaimana membuat masyarakat tetap dapat tenang dan tidak gaduh.

“Jika pemerintah tak dapat mengendalikan harga bahan pokok, kan masyarakat pasti banyak keluhan, tidak tenang. Kalau perlu pemerintah memberikan anggaran khusus untuk memberi subsidi harga,” ucap Nurul di Banyubiru.

Subsidi harga yang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang itu maksud adalah pemerintah kabupaten menganggarkan dana untuk subsidi-subsidi tertentu.

“Jadi anggaran subsidi harga itu nantinya bersifat umum untuk masyarakat. Kalau sekarang minyak goreng yang naik, ya pemkab bisa bikin operasi pasar atau pasar murah minyak goreng. Lha kalau yang naik itu pupuk untuk petani ya subsidinya ke petani,” terang Nurul.

Ganti Harga, Bukan Naik Harga

Risma seorang pedagang angkringan di sekitar pasar Karangjati mengaku kalau harga minyak goreng ini bukan naik tapi ganti harga.

“Lha ini ndak mundak mas, tapi ganti rego lengo ne. (ini tidak naik mas, tapi ganti harga minyaknya, red). Lha biasa 15-16 ribu kok jadi 20ribu” katanya kepada Lingkar.co, Senin (10/1/2022).

Karena belum ada kepastian penurunan harga tersebut Risma terpaksa harus menaikkan harga gorengan di angkringan miliknya.

“Terpaksa mundak juga mas saya. Lha kalau ndak ikutan kan saya malah rugi to,” ungkap Risma.

Menurut Risma, pengadaan satgas pengendali harga di pasar sangat perlu mengingat harga di pasar-pasar tradisional ini sering sekali naik turun.

“Ya nek ada petugas e kan lumayan itu, jadi hargane normal terus, nggak ganti-ganti harga,” pungkasnya

Penulis: Muhammad Nurseha

Editor: Muhammad Nurseha

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *