Harga Pupuk Melambung, PPP: Kasihan Petani

JAKARTA, Lingkar.co – DPP PPP melalui Sekertaris Majelis Pertimbangannya Anas Tharir meminta pemerintah dapat menjamin ketersediaan pupuk dengan harga dapat terjangkau oleh petani. Anas menyampaikan bahwa banyak petani dewasa ini tak mampu membeli karena harga pupuk melambung tinggi.

“Perlu peran lintas kementerian untuk membicarakan lonjakan harga pupuk yang trennya terus naik. Kasihan rakyat, ini kan masih pandemi. Apalagi saat ini kita masih terbayang-bayang dengan kemunculan gelombang 3,” kata Anas dalam keterangan tertulisnya kepada Lingkar.co, Senin (17/1/2022).

Anas menilai, pemerintah seharusnya lebih sensitif terhadap penderitaan para petani. Seperti kenaikan harga pupuk non-subsidi yang tak wajar hingga menyentuk angka kenaikan 100persen.

Baca Juga:

Komisi V Sarankan Subsidi ke KRL, Rakyat Keberatan Tarif Naik

Harga pupuk Urea misalnya, yang awalnya seharga Rp 268.000-Rp 285.000 per sak, sekarang mencapai harga Rp 560.000 persak.

“Pemerintah harus segera mencarikan solusi, terutama pupuk subsidi yang dapat diakses petani. Agar para petani dapat tetap berproduksi saat pandemi,” terang Anas.

Anas menambahkan, kenaikan harga pupuk tersebut dapat mempengaruhi harga-harga bahan pokok di masyarakat.

“Oleh karena hal tersebut, mestinya stabilitas harga pupuk menjadi perhatian pemerintah. Harus ada aksi konkret untuk mengantisipasi agar harga-harga bahan pokok tetap stabil,” pungkasnya.

Nurul Huda: Pemkab harus Siapkan Anggaran Khusus untuk Subsidi Pupuk

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Nurul Huda dalam Podcast “Ngobrol Kas” bersama Lingkar.co pada Senin (10/1/2022) mengatakan Pemkab harus memiliki anggaran khusus untuk subsidi pupuk.

“Pemerintah daerah harus berani untuk membeli pupuk non-subsidi untuk nantinya menjadi pupuk subsidi swadaya daerah. Jadi nantinya dapat menambah kuota pupuk subsidi untuk para petani. Karena setiap masa tanam selalu keluhan dari petani sama saja, tapi Pemkab selalu tak dapat berbuat banyak karena itu kewenangan pusat,” terang Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang tersebut.

Menurut Nurul, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung dalam urusan subsidi pupuk.

Namun, untuk mewujudkan ikon INTAN PARI (Industri, Pertanian dan Pariwisata) Pemkab Semarang harus memiliki andil terkait pupuk bersubsidi.

“Jadi sejak 6 bulan ini saya mendapat keluhan dari para petani, soal kelangkaan dan harga pupuk yang melambung tinggi. Namun, untuk mewujudkan ikon INTAN PARI, artinya pertanian ini menjadi salah satu penopang untuk mensejahterakan masyarakat. Tentang perhatian Pemerintah Pusat ini ada beberapa petani yang merasa kurang diuntungkan,” kata Nurul dalam Podcast Ngobrol Kas tersebut.

Nurul menambahkan, para petani merasa saat masa tanam harga pupuk melambung dan ketersediaan pupuk bersubsidi mengalami kelangkaan.

“Maka dari hal tersebut pemerintah harus memberikan perhatian untuk petani,” tuturnya.

Penulis: Muhammad Idris | Muhammad Nurseha

Editor: Muhammad Nurseha