Lingkar.co – Wacana mempersatukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi koalisi besar terus bergulir. Koalisi besar menjelang pemilu 2024, mencuat setelah pertemuan lima ketum partai politik (parpol) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di DPP PAN, Minggu (2/4/2023).
Kelima ketum parpol tersebut, yakni, dari KKIR, Ketum Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin)
Lalu KIB, ada Ketum Golkar, Airlangga Hartarto, Ketum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), dan Plt Ketum PPP, Mardiono.
Kendati demikian, penyatuan dua koalisi tersebut, diprediksi tidak akan mudah mencapai kesepakatan, terutama soal capres–cawapres yang bakal diusung.
Menanggap hal itu, Ketum Gerindra, Prabowo Subianto, menyakini bahwa penentuan capres dan cawapres tidak akan alot.
Karena menurutnya, semua tokoh partai politik sudah saling kenal. Bahkan, Prabowo, merasa semua pertinggi parpol adalah kawan.
“Jadi, saya kok tidak merasa akan alot ya. Saya nggak merasa alot, saya merasa ini kawan semua,” ujar Prabowo, mengutip dari keterangannya, Jumat (7/4/2023).
Menteri Pertahanan itu mengatakan, bahwa dirinya dengan semua ketum parpol bersahabat dan punya hubungan baik.
“Ya saya katakan tadi, ya kita kan di antara tokoh-tokoh ini sudah saling mengenal dan saya lihat hubungannya baik,” ucapnya,
“Dan kita bersahabat, sebagai contoh hubungan saya dengan Pak Zulhas, sama Pak Airlangga baik, sama Pak Mardiono baik, Pak Muhaimin apa lagi,” sambung Prabowo.
Pembentukan Koalisi Besar
Sebelumnya, Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyebut bahwa koalisi besar itu penting untuk menyongsong Pilpres 2024.
Bagi KIB, kata Airlangga, keberlanjutan pembangunan menjadi dasar pentingnya pembentukan koalisi besar.
“Bagi KIB, keberlanjutan pembangunan dan juga koalisi besar itu penting karena Indonesia adalah negara besar,” tegas Airlangga.
Menurutnya, perlu adanya kebersamaan dan kesamaan ideologi dalam membentuk koalisi besar.
“Oleh karena itu, butuh kebersamaan, kebersamaan itu koalisi besar. Dan koalisi besar itu mempunyai ideologi yang sama,” ucapnya.
“Dan kami ini (KIB-KKIR) semuanya ada di pemerintahan,” sambung Airlangga.
Saat ini kata Airlangga, para ketum parpol yang tergabung dalam KIB dan KKIR telah bersama-sama dalam koalisi pemerintahan.
“Baik Pak Prabowo, Pak Zulkifli Hasan, Pak Mardiono, Cak Imin, itu kan DPR semua berada dalam gerbongnya pemerintah,” ucap Airlangga.
Menko Perekonomian itu pun yakin, jika KIB dan KKIR bergabung jadi koalisi besar, maka akan terbentuk kekuatan politik yang siap melanjutkan program pemerintah saat ini.
“Oleh karena itu, gerbong (KIB-KKIR) inilah yang siap untuk melanjutkan program (Pemerintahan Jokowi) secara lebih cepat,” lanjutnya.
Hal yang sama juga dikatakan Ketum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas). Ia tidak menampik rencana pembentukan koalisi besar.
“Saudara-saudara lihat, kompak, harmonis kami tadi. Nanti tentu ada diskusi lanjutan mengenai koalisi besar,” kata Zulhas.
Dia mengatakan, pembicaraan koalisi besar akan terus berlanjut, termasuk soal capres yang akan diusung.
“Tentu akan ada diskusi lanjutan mengenai koalisi besar. Capresnya bagaimana, itu ada perjalanannya, ada waktunya,” jelas Menteri Perdagangan itu.
KIB-KKIR Cocok
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak menampik ada pembahasan rencana pembentukan koalisi besar.
“Yang berbicara itu (koalisi besar) ketua-ketua partai. Saya bagian mendengar saja,” ucap Presiden Jokowi.
Dia mengatakan, bahwa KIB dan KKIR punya kecocokan jika digabung dalam koalisi besar menyongsong Pilpres 2024.
“Cocok,” kata Presiden Jokowi, singkat, kepada wartawan, Minggu (2/4/2023).
Saat wartawan menanyakan apakah dirinya merestui KIB dan KKIR bergabung jadi koalisi besar, Presiden Jokowi, menyerahkan hal itu kepada ketua-ketua parpol .
“Saya hanya bilang cocok, terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan partai,” ucap Presiden Jokowi.
Menurutnya, pembentukan koalisi besar bisa dimusyawarahkan, apalagi menyangkut kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
“Untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan negara, untuk kepentingan rakyat, kebaikan rakyat bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” pungkas Presiden Jokowi.*
Penulis: M. Rain Daling
Editor: M. Rain Daling
