KJPP Tolak Hadiri Audiensi, Polemik Ganti Untung Lahan Terdampak Tol Semarang-Demak Belum Jelas

BAHAS: Audiensi lanjutan terkait ganti untung proyek tol semarang-Demak di Ruang Rapat DPRD Demak, Rabu (3/3). (ADITIA ARDIAN/LINGKAR.CO)
BAHAS: Audiensi lanjutan terkait ganti untung proyek tol semarang-Demak di Ruang Rapat DPRD Demak, Rabu (3/3). (ADITIA ARDIAN/LINGKAR.CO)

DEMAK, Lingkar.co – Warga dan pihak DPRD Kabupaten Demak, Jawa Tengah kecewa dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi, Solo atau tim appraisal. Pasalnya, pihak KJPP Sih Wiryadi menolak hadir dalam audiensi lanjutan mengenai ganti untung lahan terdampak proyek tol Semarang-Demak pada Rabu (3/3) kemarin.

Sejak awal audiensi yang pada Selasa (23/2) silam, KJPP yang bertugas di Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam tidak menghadiri audiensi. Sementara untuk yang bertugas di Desa Wonosalam dan Kendaldoyong sudah berkenan hadir meskipun masih belum menemui titik terang soal kesepakatan harga.

Kepala Desa Karangrejo Ahmad Kuwoso mengaku, kecewa dengan tidak hadirnya KJPP. Pasalnya, KJPP atau tim appresial merupakan yang pihak utama dalam audiensi. Menurutnya, kalau pihak KJPP tidak hadir, polemik sulit terselesaikan.

“Karena KJPP tidak hadir, ya acara tidak bisa lanjut. Saya mewakili warga kecewa atas ketidakhadiran mereka, bahkan Pak Dewan juga jengkel. Saya mendukung warga karena harga ganti untung lahan terdampak Tol Semarang-Demak kurang layak,” katanya saat di kantornya, Kamis (4/3/2021).

Di Desa Karangrejo, ada 17 warga yang masih mengharap keadilan dari panitia penyelenggara pembangunan tol Semarang-Demak. Menurut Ahmad, warga tidak menuntut penentuan dengan harga tertentu. Yang terpenting ada kejelasan dari penyelenggara dan harga ada penyesuaian.

“Warga juga menekan ke DPRD agar jika belum ada penyelesaian harga, jangan sampai ada pembangunan atau pengurukan terlebih dahulu. Karena kalau sudah demikian akan repot,” ungkap Ahmad.

Sebelumnya, pada saat memimpin audiensi di ruang rapat dewan, Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet mengaku kecewa dengan sikap KJPP yang menolak hadir. Padahal, pihaknya sudah memberikan surat undangan. 

“Masalah jadi belum jelas, jika tidak bisa terselesaikan silahkan warga mau melakukan apa. Diundang tidak hadir, DPRD sudah tidak dipercaya atau gimana? Bisa-bisanya bersikap semacam itu,” ucapnya saat memimpin audiensi.

Dia menegaskan, tidak ada yang menang atau kalah dalam persoalan ini. Menurutnya, proyek strategis nasional segera berlanjut dan hak masyarakat terkait ganti untung terpenuhi serta sesuai nilainya.

“Persoalan ganti untung proyek tol ini harus segera terselesaikan dengan baik. Saya juga meminta kepada KJPP Sih Waryadi agar bisa bersikap kooperatif,” ungkapnya.

Menurut informasi yang dihimpun Lingkar Jateng, audiensi lanjutan kembali akan digelar pada Senin (8/3/2021) mendatang dan menekan pihak KJPP untuk menghadiri kegiatan tersebut.(dit/lut)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.