JAKARTA, Lingkar.co – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap angka pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan II-2021, sebesar 7,07 persen.
Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, merespon laporan BPS tersebut. Menurutnya, tidak ada yang membanggakan dari capaian itu.
“Tidak ada yang membanggakan dari laporan pertumbuhan ekonomi 7,07 persen. Itu semu belaka,” kata dia, dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/8/2021).
Menurutnya, sektor pertanian sangat tangguh dan memberi sumbangsih nyata kepada Negara.
“Kalau sektor pertanian kuat, itu nyata adanya. Tangguh dalam mempertahankan negara kita terus tegak, memberi sumbangsih nyata pada negara,” ujarnya.
PENGANGGURAN MASIH BANYAK
Secara data, sambung Akmal, metode dan penampilan memang sesuai fakta, tapi kenapa tidak membanggakan, karena perbandingan baseline pada kondisi serba buruk.
“Fakta di lapangan juga masih terjadi banyak pengangguran akibat lesunya berbagai aktivitas industri dan perdagangan,” kata Politisi PKS itu.
Kata dia, negara saat ini masih dalam kondisi tidak baik. Bukti nyata, angka kemiskinan jika di ukur secara fair terjadi peningkatan yang cukup signifikan.
“Intinya, negara kita saat ini masih dalam kondisi tidak baik-baik saja. Angka kemiskinan jika di ukur secara fair terjadi peningkatan yang cukup signifikan,” ujarnya.
Baca juga:
Capaian Vaksinasi Covid-19 Masih Jauh dari Target
Akmal menyarankan, pemerintah dalam menangkap dan menyerap informasi dari BPS, mesti merujuk kembali pada kondisi sebelum pandemi.
Sehingga kata dia, dalam menentukan target dan bekerja dalam perencanaan, bukan mengambil baseline yang negatif.
Akmal mengingatkan, pelaksanaan PPKM telah melibas daya beli masyarakat, sekaligus merusak harapan para pedagang yang sulit berjualan.
“PPKM yang berlangsung, telah melibas kembali daya beli masyarakat sekaligus merusak harapan para pedagang yang sulit berjualan di beberapa pasar modern maupun tradisional,” ujarnya.
“Puluhan juta orang mengalami short hour yang berarti menuju lesunya sektor industri,” ujarnya lagi.
DATA BPS SOAL KEMISKINAN
Akmal menerangkan, merujuk dari data BPS, jumlah penduduk miskin tahun 2021 berkisar 27,54 juta orang.
Disparitas jumlah penduduk miskin kota dan desa cukup tinggi, berkisar rentang sekira 7 persen.
“Garis kemiskinan per maret 2021, sebesar Rp472,525 per kapita per bulan,” kata Legislator asal Sulawesi Selatan II itu.
Selama September 2020 hingga maret 2021, garis kemiskinan naik sebesar 2,96 persen dari Rp458.947 per kapita per bulan pada September 2020.
Sesuai penjelasan BPS, lanjut Akmal, peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan.
Pada maret 2021, komoditi makanan menyumbang sebesar 73,96 persen garis kemiskinan.
Baca juga:
Vaksinasi Merdeka Hari Kedua Sasar Petani, Milenial dan Pegawai SPBU
“Kita mengetahui bahwa masyarakat pedesaan kalau bukan petani dan nelayan. Mereka inilah yang masih banyak miskin dan perlu perhatian pemerintah,” ujarnya.
Padahal, kata Akmal, peran petani dan nelayan dalam menyediakan pangan, sangat besar bagi negara, termasuk dalam kondisi pandemi.
“Dengan bukti nyata sektor pertanian ini sangat kokoh, mestinya pemerintah membuat prioritas untuk menjadikan profesi petani dan nelayan sebagai masyarakat menengah atas,” pungkasnya.***
Penulis : M. Rain Daling
Editor : M. Rain Daling
