Lingkar.co – Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya melindungi lumbung pangan dengan memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian dan regenerasi petani.
Ia mengakui, generasi muda lebih banyak yang memilih bekerja sebagai buruh pabrik daripada menjadi petani. Menurut dia, hal itu lantaran tidak ada kepastian masa depan jika menjadi petani.
“Salah satu program Gubernur itu ada Kartu Zilenial yang membuat beberapa klaster pemuda. Nah di situ ada salah satu program yang namanya Petani Muda Milenial Gajian,” katanya saat jumpa pers usai kegiatan Outlook 2026: Refleksi, Capaian, dan Tantangan Pembangunan Jawa Tengah di Chanadia Cipta Rasa, Jl. Erlangga, Kota Semarang, Sabtu (27/12/2025).
Ia menjelaskan, konsep tersebut dimulai dari akses permodalan kredit yang ringan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Dinas Pertanian mendampingi dalam mengolah lahan, dan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) berperan dalam asuransi serta memberikan jaminan kepastian pasar. Dengan demikian, petani tidak merasa dirugikan
“Karena kan yang dikhawatirkan kita-kita yang generasi muda itu kan tidak adanya kepastian. Nah, pertanian ini harus dipastikan dari hulu sampai hilir,” jelasnya.
Ia mengakui hal itu sebagaimana paparan Guru Besar Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Dr. Firmansyah yang menyampaikan pada umumnya petani memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Sehingga, mereka hanya mengandalkan bantuan pupuk, alsintan dan sebagainya. Petani juga kerap dirugikan dengan rendahnya harga panen, meskipun harga pasaran sedang melambung tinggi.
Sebelumnya, Zulkifli dalam kegiatan tersebut memaparkan, pada tahun pertama kepemimpinan Ahmad Luthfi, berbagai capaian strategis telah diraih. Selain layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah juga masuk 10 besar nasional.
“Pertumbuhan ekonomi ini sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RKPD Perubahan 2025,” ujarnya.
Ia juga menyebut, realisasi investasi Jawa Tengah pada triwulan III 2025 mencatatkan serapan tenaga kerja tertinggi dibanding provinsi lain di Pulau Jawa.
Menanggapi tantangan ke depan, Zulkifli menegaskan pentingnya menyiapkan industri berkelas tinggi (high class industry) dengan tenaga kerja yang memiliki kualitas dan keterampilan mumpuni.
“Ke depan, penurunan kemiskinan tidak hanya soal orang bekerja, tetapi juga kualitas pekerjaan dan pengetahuan tenaga kerjanya. Ini menjadi PR besar Jawa Tengah,” tandasnya. (*)
Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat
