Mawahib Afkar Soroti Penanganan Banjir di Jawa Tengah

  • Bagikan
PEDULI: Anggota DPRD Jateng Fraksi Partai Golkar Mawahib Afkar (tengah) menerobos banjir untuk mendistribusikan bantuan kepada warga terdampak bencana belum lama ini.(DOK PRIBADI FOR LINGKAR.CO)
PEDULI: Anggota DPRD Jateng Fraksi Partai Golkar Mawahib Afkar (tengah) menerobos banjir untuk mendistribusikan bantuan kepada warga terdampak bencana belum lama ini.(DOK PRIBADI FOR LINGKAR.CO)

KUDUS, Lingkar.co– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah (Jateng) Mawahib Afkar menyoroti penanganan bencana banjir di Jateng. Menurutnya, penagananan banjir perlu dilakukan secara menyeluruh atau komprehensif dan melibatkan peran seluruh elemen masyarakat.

Pria yang juga aktivis organisasi kepemudaan GP Ansor itu menyebutkan, bancana banjir menjadi sebuah force majeure. Untuk itu, penanganannya menjadi tanggung jawab bersama.  Dalam hal ini, pemerintah di semua tingkatan dan segenap stakeholder harus selalu hadir dengan penanganan tercepatnya.

Ads Selamat Hari Raya Idul Fitri 2022

“Regulasi dengan segenap konsiderasinya sudah ada. Namun dalam prakteknya masih saja belum maksimal. Di Jawa Tengah, bencana dengan segenap variannya terasa seperti museum. Harus ada pengkajian ulang kebijakan secara mendesak untuk pemetaan skala prioritas,” katanya.  

Ia menjelaskan, bencana banjir dan tanah longsor terjadi di sejumlah tempat di Jawa tengah. Warga yang tinggal di wilayah hulu dan hilir banjir selalu khawatir akan terjadinya bencana. Untuk itu, sudah saatnya banjir hulu sampai hilir menjadi skala prioritas kebijakan pembangunan di semua level pemerintah.

“BNPB dengan program DESTANA (desa tengguh bencana, Red) belum tersosialisasi baik ke pemerintah desa. Padahal program tersebut sangat baik. Setidaknya pengurangan resiko bencana di tingkat lokal,” ujarnya.

Lanjut Anggota Fraksi partai Golkar DPRD Jateng itu, di Kabupaten Kudus sudah ada perda no 4 tahun 2011 dan perbup no 13 tahun 2015 tentang pedoman umum penanganan bencana. Hendaknya bisa mengarah ke fasilitasi pembentukan destana yang hanya meliputi daerah-daerah yang menjadi hotspot bencana.

“Perda kerja sama daerah dan kerja sama desa juga perlu dilaksanakan untuk memetakan kluster bencana dan memperkuat kebijakan mendesak. Khsusunya terkait insfrastruktur irigasi, normalisasi sungai maupun pembuatan embung-embung kewilayahan. Banjir memang tidak berdiri sendiri. Semua ada hulu dan hilirnya,” urainya.  

Ia menambahkan, perusahaan besar juga harapannya bisa bersinergi dengan pemerintah dalam pananganan bencana. Karena pendapatan perusahaan juga dari fasilitas publik yang menyerap tenaga kerja massal. “Banyak industri di Kudus berskala multinasional diharapkan turut serta dalam setiap penanganan bencana kemanusiaan,” tegasnya.(lut)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.