Lingkar.co – Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kendal, KH Ikhsan Intizam menyatakan, Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadhan 2025 jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025.
Ketetapan ini berdasarkan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Dzulhijah 1446 Hijriyah.
“Kami dari pimpinan daerah, samikna wa athokna untuk mengikuti instruksi dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah,” ujar KH Ikhsan saat dikonfirmasi, Rabu 26 Februari 2025.
KH ikhsan mengungkapkan dalam penetapan awal puasa tahun ini Muhammadiyah menggunakan metode hisab wujudul hilal. Yang artinya hitungan berapapun ketinggian derajat hilal selama sudah di atas ufuk maka besoknya sudah puasa atau lebaran.
“Kedepan Muhammadiyah akan mengunakan KHGT (Kalender Hijriyah Global Tunggal). Harapannya seluruh dunia hanya ada satu penanggalan seperti kalender Miladiyah. Metode ini memang berbeda dengan yang di gunakan perintah dalam hal ini Kemenag,” ungkapnya.
Baca Juga: Kunjungi TPA Darupono, Benny Karnadi Akan Bangun Pengolahan Sampah Modern
Ia menuturkan, sangat memahami dan menghormati perbedaan metode ini termasuk konsekuensi jika terjadi perbedaan penetapan awal Ramadan atau Idul Fitri.
“Umat Islam di Indonesia sudah dewasa, dan toleransinya sudah sangat tinggi. Sehingga jika ada perbedaan sudah tidak ribut karena saling memahami,” tandasnya.
Ketua PD Muhammadiyah Kendal berharap di bulan suci Ramadan ini seluruh umat Islam di Kabupaten Kendal umat Islam di Kabupaten Kendal lebih religius.
“Pesan kami, semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan mampu membentuk pribadi yang bertaqwa, serta meningkatkan kualitas ibadah dan amal sholeh. Bisa mewujudkan masyarakat yang religius meningkat kesholehan sosial,” harapnya.
Disisi lain, Ketua Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kendal, KH Mustamsikin mengatakan, terkait awal puasa Ramadan pihaknya akan mengikuti keputusan Kementerian Agama RI.
Ia menyebut, NU akan menentukan awal puasa Ramadhan melalui Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) menggunakan metode yang sama dengan pemerintah, yakni rukyatul hilal dan hisab.
“Adapun kapan awal puasanya, NU itu mengikuti keputusan pemerintah yang nanti akan diumumkan melalui Kementerian Agama,” ungkap KH Mustamsikin.
Untuk itu dirinya mengajak seluruh warga NU di Kabupaten Kendal untuk menunggu hasil keputusan dari Kementerian Agama RI terkait awal pelaksanaan puasa.
“Kami mohon warga NU agar pelaksanaan ibadah puasa menunggu hasil keputusan pemerintah melalui Kementerian Agama,” tutupnya.
