Sebab, katanya, Mardiono telah mengambil tindakan dengan mengabaikan prinsip perjuangan PPP, khususnya keadilan, kebenaran, musyawarah dan kebersamaan.
Menurut Toni, pemecatan kepengurusan DPW Bali merupakan fenomana gunung es kebijakan DPP PPP yang tidak tepat. Terdapat sejumlah kebijakan lain tanpa prosedur organisasi yang benar serta pertimbangan obyektif dan rasional.
Dia pun menyinggung proses pencalegan sampai pengabaian fungsi pengurus PH DPP dan majelis-majelis DPP PPP dalam kebijakan strategis partai. Oleh karena itu, ia menilai hal itu juga menyebabkan PPP terpuruk dalam melalui Pemilu 2024 lalu,
“Buktinya, surat dari empat majelis PPP tertanggal 1 Mei yang ditujukan kepada Plt. ketua umum melarang pergantian dan pemecatan terhadap pengurus. Demi menjaga kekompakan dan soliditas partai. Sekarang kok malah memecat dengan semena-mena,” tukasnya.
“Maka jangan salahkan kami, karena kami yang dizalimi. Dan ingat, doanya mazlum (orang yang didzalimi itu diijabah oleh Allah SWT,” sergahnya.
Sejalan dengan yang dialami oleh DPW PPP Bali, dirinya pun mengingatkan DPW PPP lain yang juga sangat mungkin akan mengalami hal serupa, karena Ketua DPW PPP Sumsel juga sudah dinonaktifkan oleh Plt. Ketua Umum DPP PPP.
Toni mengingatkan, PPP sebagai partai Islam tertua hakikatnya bukanlah milik sejumlah kecil pengurus DPP PPP, apalagi milik Plt Ketua Umum DPP PPP seorang beserta kroninya yang selama ini mengendalikan partai dengan suka-suka dan condong ugal-ugalan yang mengakibatkan kegagalan partai dalam menghadapi Pemilu 14 Februari 2024 kemarin. (*)
Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat
