Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut, pihaknya pun menyatakan sikap dan mendesak Pj Bupati, Ketua DPRD Kab. Pati, serta Kementerian ATR/BPN khususunya Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pati untuk segera:
- Kepada PJ. Bupati Kab. Pati untuk mencabut Surat Rekomendasi yang terindikasi memperkuat posisi PT Laju Perdana Indah serta berikan Surat Rekomendasi yang berpihak dan beralandaskan keadilan sosial kepada Gerakan Masyarakat Petani Pundenrejo;
- Kepada Ketua DPRD Kab. Pati untuk segera menepati janjinya untuk memanggil PJ. Bupati, Kepala Kantah Kab. Pati serta PT Laju Perdana Indah dan berikan Rekomendasi yang berpihak dan berlandaskan keadilan Sosial kepada Gerakan Masyarakat Petani Pundenrejo;
- Kepada Kepala Kantah Kab. Pati/BPN Pati untuk menolak Permohonan Hak Pakai PT Laju Perdana Indah dan Segera memasukan tanah garapan petani Pundenrejo ke dalam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) 4.
Apabila tuntutan kami tidak segera dikabulkan oleh PJ. Bupati, Ketua DPRD Kah. Pati serta serta Kementerian ATR/BPN RI khususnya Kepala Kantah/BPN Kab. Pati, maka kami akan menegakan hukum rakyat demi hidup yang sejahtera, adil dan makmur melalui penguasaan sumber penghidupan berupa tanah garapan, sebagaimana cita-cita dari Negara Republik Indoneisa yang tertera di dalam Pembukaan UUD 1945.
Demikian Pernyataan Sikap ini kami sampaikan, semoga menjadi pegangan oleh para instansi yang mempunyai tanggung jawab.
Namun, dalam aksi ini tidak ada anggota DPRD Pati yang menemui demonstrans. Berdasarkan keterangan Plt Sekretaris DPRD Pati Fathul Hidayat, seluruh anggota dewan sedang ada agenda di luar. (*)
Penulis: Miftah
