Lingkar.co – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa tindak lanjut implementasi Five-Point Consensus di Myanmar belum ada kemajuan signifikan.
Hal itu ia tegaskan saat memimpin Retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di hari kedua, Kamis (11/5/2023) pagi.
Pertemuan berlangsung di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT.
Ada dua isu penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yaitu reviu implementasi Five-Point Consensus di Myanmar serta ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).
Terkait situasi di Myanmar, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa sebagai negara yang memegang keketuaan ASEAN, Indonesia mendorong langkah maju implementasi Five-Point Consensus.
“Saya harus berterus terang bahwa implementasi Five-Point Consensus belum ada kemajuan yang signifikan,” ucapnya, dikutip dari YouTube Setpres.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi, mengatakan perlu kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan terkait implementasi Five-Point Consensus di Myanmar.
“Diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan,” ujar Presiden Jokowi.
Selain itu, Presiden juga kembali menyerukan adanya dialog sekaligus penghentian kekerasan di Myanmar.
Bersama pihak terkait, lanjut Presiden Jokowi, Indonesia juga terus berupaya memfasilitasi bantuan kemanusiaan untuk masyarakat di Myanmar.
“Melalui engagements dengan berbagai pihak, mendorong terciptanya dialog yang inklusif,” ucap Kepala Negara.
“Kemudian menyerukan penghentian kekerasan, dan memfasilitasi penyelesaian lewat Joint Needs Assessment melalui AHA Centre dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan,” lanjutnya.
Di hadapan para pemimpin ASEAN, Presiden Jokowi, juga menyampaikan harapan agar isu Myanmar tidak menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN.
“Yang ingin saya pastikan adalah bahwa isu Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN,” tegasnya.
“Karena pembangunan komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN,” sambung Presiden Jokowi.
Sementara itu, terkait implementasi AIOP, Presiden Jokowi, menekankan perlunya kerja sama konkret dan inklusif untuk mengurangi ketegangan di Indo-Pasifik.
“Salah satunya dapat melalui ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum (AIPIF) sebagai platform kerja sama konkret bersama negara mitra,” pungkasnya.***
Penulis: M. Rain Daling
Editor: M Rain Daling
