PATI, Lingkar.co – Ribuan bantuan sosial (Bansos) di Pati tidak cair karena data invalid. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengingatkan soal kerapian data.
Narso, Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) DPRD Kabupaten Pati menuturkan bahwa tidak cairnya ribuan bansos di Pati berawal dari ketidakrapian data.
Pihaknya pun selalu mengingatkan pihak-pihak terkait untuk benar-benar menyelesaikan persoalan data tersebut.
Baca juga:
Usai Lakukan Tracing di Kuryokalangan, 6 Nakes Positif Covid-19
“Semua berawal dari kerapian data. Jadi ini menjadi pekerjaan rumah kita semua. Jangan hanya menjelang pembagian bansos saja kita ramai,” ujar Narso.
Menurutnya, dari awal memang harus ada kerja panjang untuk menyelesaikan dan merapikan data yang ada.
Bahkan pihaknya pun sudah mengingatkan hal ini sejak sebelum pandemi merebak di Kabupaten Pati.
Baca juga:
Presiden Jokowi Resmi Teken PP Pembayaran THR Dan Gaji Ke-13
Pentingnya Sistem Big Data dalam Menjalankan Pemerintahan
“Big data, ini sangat penting sebetulnya. Dari awal sebelum pandemi sudah sering saya ingatkan untuk kita menuju kesana. Buat apa ada e-KTP kalau kita tidak berpusat kesana,” ujarnya.
Sebelumnya ribuan Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di kabupaten Pati pada bulan Maret-April tidak cair.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Tri Haryumi menjelaskan tidak cairnya ribuan bantuan tersebut karena invalidnya data mereka miliki.
Baca juga:
Dua Pegawai Imigrasi Surakarta Positif Covid-19, Operasional Kantor Normal
“Artinya ada NIK yang tidak valid. Ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah. Itu yang mengeksekusi langsung adalah dari Kemensos,” ujarnya.
Ia menyebutkan dari total BPNT dan PKH sejumlah 136.585 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang cair hanya 119.151 KPM. Jadi yang tidak cair, alias rekeningnya kosong sejumlah 17.434 KPM.
Selain itu untuk BST pada Maret-April yang tidak cair sejumlah 9.947 dari total penerima di Kabupaten Pati berjumlah 39.760. Sedangkan yang bisa hanya sejumlah 29.833 penerima. (lam/luh)