Sektor Informal Paling Terdampak Gagasan Ganjar

Ketua Apindo Kota Semarang Dedi Mulyadi (DINDA RAHMASARI TUNGGAL SUKMA)
Ketua Apindo Kota Semarang Dedi Mulyadi (DINDA RAHMASARI TUNGGAL SUKMA)

SEMARANG, Lingkar.co- Meski sudah berlalu hampir sepekan, gerakan gagasan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo “Jateng di Rumah Saja” terus menuai kritik dari sejumlah pihak. Kali ini kritikan dilontarkan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Semarang Dedi Mulyadi.

Dedi menyebut, sektor pekerja formal mungkin tidak terlalu merasakan dampaknya. Karena di hari tersebut mayoritas instansi tidak beroperasi. Berbeda dengan mereka yang bekerja di sektor informal seperti petugas parkir, PKL, maupun ojek yang memiliki penghasilan harian.

Dedi menyinggung, harus ada langkah sosialisasi untuk setiap kebijakan pemerintah yang ada, hingga tahap terdekat dengan masyarakat yakni tingkat RT. Menurutnya informasi yang beredar di media sosial hanya bisa dikonsumsi bagi penggunanya saja.

Ia menuturkan terdapat tiga aspek penting yang harus diperhatikan dalam membuat kebijakan terkait penekanan angka persebaran covid ini yakni sosial, kesehatan, dan ekonomi. Kesehatan merupakan suatu hal yang penting bagi setiap manusia, jika kesehatan terganggu, manusia tidak akan bisa melakukan kegiatan sosial. Jika manusia sudah tidak bisa melakukan kegiatan sosial bukan tidak mungkin ekonomi akan terganggu atau bahkan mati.

“Kalau pemerintah harus lockdown kan mahal anggarannya. Apa anggarannya sudah ada untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya? Paling tidak ada subsidi bahan pokok untuk masyarakat selama di rumah saja,” ujar Dedi.

Walaupun beberapa sektor usaha seperti industri masih boleh beroperasi selama Gerakan Jateng di Rumah Saja, namun waktu operasionalnya ada pembatasan. Ia juga prihatin terkait nasib PKL yang harus tutup lebih awal, terlebih bagi mereka yang baru beroperasi sore hingga malam hari.

Menurutnya perlu ada trobosan-trobosan dari pemerintah terkait percepatan penekanan angka covid. Namun harus mempertimbangkan dari segala aspek serta harus mendengar pendapat yang berlainan. Ketika penerapan di lapangan pun harus ada ketegasan.

”Perbanyak komunikasi, karena kalau membuat kebijakan sepihak kan tidak bisa juga. Harus mendengar suara-suara yang terdampak, dengarlah masukan-masukannya juga,” tegasnya.

Kondisi ekonomi saat ini memang sangat terganggu karena pandemi. Dedi menuturkan adanya pembatasan sosial bisa mengurangi pergerakan para pengusaha. Selain itu juga mengganggu proses distribusi barang karena jadwal kapal yang tidak menentu.

Jika menggunakan moda transportasi lain, biayanya bisa jadi lebih mahal. Namun Ia akan selalu mengusahakan langkah-langkah yang efisien agar perusahan tidak tutup karena menyangkut kehidupan orang banyak juga.

Sebisa mungkin Ia  menghindari adanya putus hubungan kerja (PHK). Hal inilah yang juga menjadi tantangan bagi para pengusaha untuk tetap menghidupkan roda perekonomian. “Kondisi sekarang sudah susah, kalau sanksi dalam bentuk denda akan semakin memberatkan. Mungkin kalau sanksi lebih ke arah sosial saja,” ujarnya. (nda/one)

Sumber: Koran Lingkar Jateng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.