Lingkar.co – Beras organik milik dua klomtan di wilayah Kecamatan Kedungtuban, Blora, masing-masing Klomtan Jemari Agung, Desa Sidorejo, Kedungtuban, dan Klomtan Bina Alamsri Mandiri, Desa Bajo, kantongi sertifikat.
Bupati Blora, H. Arief Rohman mengapresiasi dan menyambut baik dengan telah terbitnya sertifikat beras organik milik dua Klomtan di Kedungtuban itu. Ditandaskan, pihaknya melalui DP4 akan terus kawal dam dorong semua desa di Blora untuk llllllllla pertanian organik secara masif.
Sertifikat yang dikantongi oleh “Jemari Agung” dan Bina Alamsri Mandiri itu, dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman. Dalam sertifikat tertanggal 6 November 2023 itu, disebutkan bahwa beras organik produksi dua Klomtan tersebut, dinyatakan secara konsisten telah memenuhi persyaratan SNI 6729 : 2016, Sistem Pertanian Organik melalui Internal Control System ( ICS).
Bupati Arief lanjut mengatakan, pihaknya terus mendorong sejumlah Klomtan yang ada di Blora yang telah bertani organik dan mempunyai produksi, segera diurus sertifikatnya.
‘’Permintaan pasar sudah terus mengalir, dan ini harus disambut dengan positif oleh para petani di Blora,’’ tandasnya.
Dikemukakan, hasil promosi yang ia dilakukan ke beberapa tempat, termasuk diaspora yang ada di Jakarta dan di sejumlah kota lainnya, ternyata minat untuk membeli beras organik produksi petani Blora terus mengalir dan meningkat.
‘’Sering saya ditelpon agar dipesankan beras organik dalam jumlah puluhan Kilogram. Ada yang pesan 50 Kg, 25 Kg dari banyak Diaspora. Ini artinya pasar sudah menyambut positif, dan ini harus diimbangi para petani untuk konsisten memproduksi beras organik itu. Karena permintaan pasar terus meningkat,’’ tandas Bupati Blora yang akrab dipanggil Mas Arief itu.
Ke depan, lanjut Mas Arief, pihaknya akan mewajibkan para Kepala Desa se Blora punya demplot pertanian organik. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan mimpi Blora sebagai Kabupaten Organik segera terwujud.
Apalagi, demikian Bupati, selama ini ternyata ploting Dana Desa (DD) untuk Ketahanan Pangan adalah 20 persen. Selama ini kebanyakan dana ketahanan pangan itu digunakan untuk membangun talud, dengan alasan supaya dana yang ada cepat terserap.
‘’Kedepan, saya akan arahkan agar dana ketahanan pangan dari DD itu bisa digunakan pembuatan demplot pertanian organik, juga untuk mensukseskan gerakan Gerakan Sejuta Kotak Umat (Gerakan masif Menjadikan Kotoran Ternak Bermutu dan Kaya Manfaat). Manfaatnya tentu akan dirasakan oleh masyarakat,’’ pungkas Bupati Arief Rohman. (Adv)
Dapatkan update berita pilihan dan terkini setiap hari dari lingkar.co dengan mengaktifkan Notifikasi. Lingkar.co tersedia di Google News, s.id/googlenewslingkar , Kanal Telegram t.me/lingkardotco , dan Play Store https://s.id/lingkarapps