Soal Penanganan Bencana di Wilayah Jateng, Gubernur Didesak Lebih Pro Aktif dan Solutif

  • Bagikan
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka(RISCA KRISDAYANTI/LINGKAR JATENG)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka(RISCA KRISDAYANTI/LINGKAR JATENG)

KUDUS, Lingkar.co – Dalam upaya menangani bencana peran gubernur dibutuhkan dalam mengoordinasi pemerintah daerah yang mengalami bencana untuk koordinasi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat berkunjung di Kabupaten Kudus baru-baru ini.

 ”Saya harap gubernur lebih pro aktif dan memberikan solusi yang sifatnya dibutuhkan masyarakat. Gubernur Jateng sebaiknya pro aktif mengumpulkan kepala daerah yang terdampak bencana. Sehingga bisa ada satu kerangka rehabilitasi rekonstruksi pascabencana atau dalam mengatasi yang saat ini terjadi bencana. Jadi ada kerja sama, dan peran gubernur dalam hal ini memang sangat vital,” tegas Diah.

Ads Selamat Hari Raya Idul Fitri 2022

Selain itu, upaya lain yang harus dilakukan adalah solidaritas antar warga agar saling bahu-membahu dalam mengatasi bencana banjir saat ini. Pemerintah daerah memang membutuhkan suntikan dana bantuan dari pemerintah pusat untuk lakukan normalisasi sesuai kebutuhan wilayah daerah masing-masing.

“Bantuan anggaran pusat memang dibutuhkan karena keterbatasan minimnya dana pemerintah daerah untuk normalisasi akibat banjir. Apalagi untuk wilayah  kecil yang ada potensi ekonomi pertanian dan ada industri untuk dapat dibantu dalam program normalisasi,” ungkapnya.

Diah menyebutkan, akan membicarakan bencana tahunan seperti banjir dan tanah longsor untuk diarapatkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Dalam rapat kerja dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang diharapkan dapat memberikan solusi terkait bencana tersebut.

“Wilayah yang terdampak bencana tahunan memang perlu dibicarakan di DPR dalam raker dengan BNPB dan BPBD terkait bencana banjir dan tanah longsor. Meskipun sifatnya tidak besar tapi terjadi di banyak tempat. Jadi ini juga harus menjadi perhatian DPR dan mitra kerjanya untuk mencari solusi untuk bencana tahunan seperti banjir dan tanah longsor seperti di Pantura Jawa dan selatan Jawa itu longsor karena pegunungan,”paparnya

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid juga menyampaikan akan menindaklanjuti usulan normalisasi Sungai di Undaan maupun Mejobo. “Kami akan sampaikan usulan ini untuk menganggarkan biaya normalisasi tersebut,” jelas dia. (ris/one)

Sumber: Koran Lingkar Jateng

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.