Tepis Isu PWNU Jateng Beri Dukungan Anies Baswedan Dalam Pilpres 2024, Muzammil Tegaskan Komitmen Organisasi

Lingkar.co – Muhammad Muzammil menepis isu yang mengabarkan bahwa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah (Jateng) memberikan rekomendasi dukungan terhadap Anies Baswedan.

“NU Jawa Tengah tidak pernah bahas rekomendasi bakal calon dalam pemilu mendatang,” kata Ketua PWNU Jateng, H. Muhammad Muzammil kepada Lingkar.co di Semarang, Rabu (1/3/2023).

ia dengan tegas membantah beredarnya kabar Anies mendapat dukungan para kiai Nahdlatul Ulama (NU) untuk maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Acara itu, dihadiri puluhan kiai pesantren dari Jawa Tengah dan Jawa Timur tersebut bertema Halaqah Kebangsaan: Ulama Mendoakan Anies Baswedan.

Acara itu dipandu oleh kakak kandung KH Ahmad Bahauddin Nursalim atau Gus Baha, yakni KH Nasirul Mahasin atau Gus Mahasin.

Pimpinan Ponpes Ribath Nurul Anwar Kiai Ahmad Wafi Maimoen atau Gus Wafi Maimoen, Gus Muh Ikram dari Banyuwangi, dan Kiai Abdurohim dari Mojokerto, Jawa Timur.

Salah satu hasilnya, mendoakan dan berusaha semaksimal mungkin agar Anies Baswedan menang dan dilantik menjadi Presiden periode 2024 – 2029.

Bahkan, calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024 harus kader terbaik NU. Namun, pada poster yang beredar tidak seluruhnya kader NU. termasuk juga Anies Baswedan yang dicapreskan, bukan kader NU.

Selain itu, mereka sepakat bahwa Pemilu 2024 tidak boleh ditunda dengan alasan apa pun. Sebab, menurut mereka, menunda pemilu berarti melanggar konstitusi yang tercantum dalam UUD 1945 yang berasaskan Pancasila.

Terkait kabar tesebut, Muzammil menegaskan, sejauh ini NU Jawa Tengah tidak pernah membahas isu politik atau bahkan memberikan dukungan tertentu.

Apalagi menggelar perkumpulan ulama atas nama NU Jateng untuk memberikan dukungan politik terhadap Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024.

Demikian pula kegiatan NU Jateng di Kebumen pada tanggal 27-28 Februari 2024 lalu tidak membahas politik. Fokus NU mengurus masyarakat, bukan politik.

“Termasuk kemarin di Kebumen tanggal 27-28 Februari juga tidak ada usulan bahas masalah politik praktis,” tandasnya.

Lebih jauh ia menegaskan, NU Jateng tetap sejalan dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Yakni komitmen NU sebagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan.

“Insya Allah kita ikuti PBNU yang juga akan tetap komitmen pada NU sebagai perkumpulan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan,” sambungnya.

Sejalan dengan hal itu, ia mengimbau warga NU untuk mengikuti sembilan pedoman berpolitik bagi warga NU sebagaimana hasil Muktamar ke-28 di Yogyakarta.

“Hasilnya tidak pernah dicabut oleh Muktamar sesudahnya. Jadi keputusan tentang sembilan pedoman berpolitik bagi warga NU tersebut masih berlaku,” tegasnya.

Terkait peran dalam politik, ia menuturkan, warga NU sebaiknya menggunakan hak pilih dengan baik.

Yakni dalam berpolitik harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, mempererat integrasi nasional dan menjunjung tinggi akhlak yang mulia.

Sebab, menurutnya, hal tersebut sebagaimana dicontohkan ulama terdahulu yang sholih (ulama al-salafu al-sholih)

Dengan demikian, lanjutnya, kabar adanya rekomendasi dukungan ulama NU Jateng dalam pencapresan Anies Baswedan tidak berdasar.

“NU Jateng tidak ada amanat untuk bahas capres dan cawapres. Jadi kita jalankan amanat keputusan Muktamar, keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU,” paparnya.

Sebab, lanjutnya, konsentrasi NU berkhidmah kepada masyarakat, bangsa dan negara dalam bidang diniyah (agama), pendidikan, dakwah, budaya dan sosial kemasyarakatan lainnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat