Lingkar.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menargetkan dalam waktu tiga minggu mendatang seluruh kekosongan jabatan lurah bisa terisi. Saat ini, terdapat 44 posisi lurah yang belum memiliki pejabat definitif sehingga untuk sementara dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt).
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menjelaskan bahwa kekosongan jabatan ini muncul akibat gelombang pensiun, ada ASN yang wafat, serta rendahnya minat pegawai untuk mengisi posisi lurah.
“Sudah kami rapatkan, dan yang mengejutkan memang jabatan lurah kurang diminati. Padahal posisi ini strategis karena langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat,” ujar Agustina, Selasa (30/9/2025).
Menurutnya, pengisian jabatan tidak bisa dilakukan sekaligus karena setiap mutasi akan memunculkan kekosongan baru. “Kalau satu orang dipindah, maka posisinya di tempat asal akan kosong lagi. Jadi proses ini harus kami atur seperti puzzle, satu per satu,” jelasnya.
Agustina memastikan, rotasi jabatan lurah akan dibarengi dengan pengisian lowongan di eselon lain. “Perkiraan kami sekitar tiga minggu ke depan sudah terisi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKPP Kota Semarang, Joko Hartono, menambahkan bahwa kekosongan jabatan lurah sebelumnya tidak bisa segera diisi karena adanya aturan pilkada. Regulasi melarang mutasi enam bulan sebelum dan sesudah pemilihan kepala daerah.
“Sekarang aturan itu sudah selesai, jadi kami siap tancap gas. Targetnya semua jabatan lurah bisa segera terisi,” kata Joko.
Meski demikian, ia memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal. “Biasanya sekretaris lurah merangkap sebagai Plt, sehingga masyarakat tetap terlayani meskipun belum ada lurah definitif,” tandasnya. ***
