Lingkar.co – Direktur Jenderal Pelayanan Haji, Ian Heriyawan, mengatakan bahwa Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj) tengah melakukan percepatan layanan di dalam negeri melalui berbagai inovasi. Salah satunya dengan bertranformasi ke sistem digital.
Menurut dia, jemaah haji harus mendapatkan pelayanan yang cepa, tepat dan memuaskan.
“Kualitas layanan haji harus bertumpu pada tiga dimensi utama, yaitu, kecepatan layanan, ketepatan layanan dan nilai kepuasan, yang diukur dari persepsi jemaah setelah membandingkan pelayanan yang diterima dengan harapan mereka,” ujar Ian, Jum’at (10/4/2026).
Ia menyampaikan hal tersebut saat diskusi panel pada agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Kelas I Tangerang.
Ian melanjutkan, inovasi yang dilakukan terintegrasi pada digitalisasi layanan akomodasi serta penerapan fast track di asrama haji untuk mempercepat proses keberangkatan.
“Selain itu, dilakukan standarisasi layanan konsumsi berbasis produk Nusantara dengan kandungan gizi seimbang serta optimalisasi penggunaan produk dalam negeri,” tambahnya.
Ian mengungkapkan, pihaknya juga mengupayakan peningkatan layanan pelunasan Bipih haji reguler melalui percepatan verifikasi data dan penguatan informasi berbasis digital seperti website dan SMS blast.
“Layanan pelimpahan nomor porsi dan pembatalan haji juga disederhanakan dengan memastikan kepastian waktu serta transparansi informasi kepada jemaah,” jelas Ian.
Tidak hanya itu, Ditjen Pelayanan Haji juga memperkuat akurasi dan validasi data jemaah melalui pemutakhiran berkala dan pencegahan duplikasi data. Monitoring pengisian kuota haji turut ditingkatkan agar pemenuhan kuota dapat dilakukan secara tepat waktu dan berkelanjutan.
“Penyampaian informasi kepada jemaah juga diperkuat melalui notifikasi proaktif, termasuk informasi pelunasan, status layanan, hingga refund pembatalan,” tegasnya lagi.
Sementara itu, untuk layanan haji di luar negeri, Ian mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi kinerja syarikah di Arab Saudi berbasis teknologi informasi dengan sistem monitoring terintegrasi. Penyediaan akomodasi di
Madinah juga dirancang dengan skema multi-year guna menjamin ketersediaan dan efisiensi layanan, sekaligus mendukung pembiayaan subsidi haji.
Layanan konsumsi pun dioptimalkan melalui penyediaan makanan siap saji (RTE) dan bumbu paste yang menjaga cita rasa Nusantara.
Pada sektor haji khusus, Ditjen Pelayanan Haji mengembangkan sistem informasi berbasis IT untuk layanan batal porsi, lunas tunda, dan batal lunas, guna mempercepat proses administrasi.
“Selain itu, dikembangkan pula sistem pengisian kuota petugas haji khusus secara digital serta peningkatan akurasi data daftar tunggu jemaah melalui validasi dan pemutakhiran berkala,” pungkas Ian.
Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Direktorat Jenderal Pelayanan Haji berharap dapat menghadirkan layanan haji yang lebih cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan jemaah. (*)
