JAKARTA, Lingkar.co – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan program vaksinasi berbayar.
“Presiden menetapkan tidak ada vaksin berbayar. Semua vaksinasi gratis untuk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu,” tulis Mahfud, dalam akun instagram Menko Polhukam @mohmahfudmd, dikutip Lingkar.co, Sabtu (17/7/2021).
Mahfud menegaskan, bahwa semula ide vakin berbayar muncul karena ledakan Covid-19 varian delta. Upaya pemerintah adalah menggencarkan pelaksanaan vaksin.
Kendati stok vaksin aman, namun tenaga medis terbatas yang pada akhirnya menyebabkan terjadi antrean vaksinasi.
“Tenaga medis tidak cukup. TNI, Polri dan BIN turun tangan melatih vaksinator untuk melayani rakyat, namun tetap masih belum cukup,” ujarnya.
Baca Juga:
Puspenerbal Menggelar Serbuan Vaksinasi Massal di Bandara Juanda
Melihat fenomena tersebut, kata Menko Polhukam, muncul ide vakin berbayar dari sektor swasta, yang akan membeli vaksin untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Tujuannya agar sektor industri dan sektor esensial dapat bekerja.
“Dalam pelaksanaannya tidak menggunakan APBN dan vaksin pemerintah. Namun ide vaksin berbayar mendapat penolakan keras dari masyarakat. Menampung aspirasi itu, presiden membatalkan dan melarang program vaksinasi berbayar,” jelas Mahfud.
Selain itu, Mahfud, juga mengatakan untuk mencapai target 70 juta warga tervaksin pada September 2021, pemerintah akan melatih ratusan ribu bidan dan mahasiswa kedokteran sebagai vaksinator.
“Menyuntikkan vaksin itu tak cukup 5 menit per orang, namun yang akan vaksin di cek dulu tensi dan kimia darahnya agar bisa menerima vaksin,” ujarnya. *
Penulis : M. Rain Daling
Editor : M. Rain Daling
Dapatkan update berita pilihan dan terkini setiap hari dari lingkar.co dengan mengaktifkan Notifikasi. Lingkar.co tersedia di Google News, s.id/googlenewslingkar , Kanal Telegram t.me/lingkardotco , dan Play Store https://s.id/lingkarapps
