Lingkar.co – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan penjelasan terkait pengadaan layanan video conference senilai Rp5,7 miliar untuk periode April hingga Desember 2026. Anggaran lisensi aplikasi rapat daring tersebut menjadi perhatian publik karena dinilai cukup besar, yakni sekitar Rp633 juta per paket.
“Layanan tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang membutuhkan koordinasi luas, penyampaian arahan teknis secara seragam, serta edukasi kepada berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah,” jelas Dadan dalam keterangan resmi, Jumat (24/4/2026).
Menurut Dadan, layanan video conference itu merupakan sistem enterprise terpusat yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN, dengan kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.
Ia menjelaskan bahwa layanan tersebut dimanfaatkan oleh seluruh jajaran organisasi BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya (setara eselon I), pimpinan tinggi pratama (setara eselon II), pejabat administrator (setara eselon III), hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Penggunaan layanan ini mencakup berbagai kebutuhan dalam program makan bergizi gratis, seperti rapat koordinasi tingkat nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis bagi pelaksana, forum evaluasi, hingga kegiatan edukasi publik. Dengan kapasitas besar tersebut, BGN dapat menjangkau puluhan ribu peserta secara bersamaan.
“Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah. Kebutuhan ini sebagai bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program,” kata dia.
Dadan menambahkan bahwa keberhasilan program makan bergizi tidak hanya bergantung pada distribusi layanan di lapangan, tetapi juga pada kemampuan memastikan seluruh pelaksana memahami arahan, pedoman, dan standar yang sama. Oleh karena itu, dukungan sarana komunikasi digital berkapasitas besar dinilai penting untuk menjaga keselarasan informasi di semua tingkatan pelaksanaan.
“Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program,” ujarnya.
Penulis: Putri Septina
