Bawaslu Jateng Siapkan Pengawasan Pemilu 2024

Bawaslu Jateng
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Fajar Subhi A.K Arif saat menerangkan mengenai persiapan dan pengawalan Pemilu 2024 mendatang, Jumat (4/2). (Adhik Kurniawan/Lingkar.co)

SEMARANG, Lingkar.co – Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (Bawaslu Jateng) siapkan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 mendatang. Langkah ini merupakan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga peradilan pemilu.

Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Subhi A.K Arif mengatakan, lembaganya memiliki bidang yang mengurusi pengawasan dan pencegahan, penanganan pelanggaran pemilu, serta penyelesaian sengketa. Program-program tersebut kembali dia gerakkan menyusul tahapan yang akan segera terselenggara.

Berdasarkan draf KPU mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2022, jelas Fajar, merupakan waktu verifikasi faktual partai politik. Artinya, Bawaslu juga menyiapkan pengawasan kegiatan tersebut, termasuk potensi pelanggarannya.

2023-12-tgl-13-larangan-kampanye

Bawaslu Jateng Raih Penghargaan Badan Vertikal Terinformatif di Ajang KIP Award 2020

“Prinsip penyelenggara pemilu sama dengan sistem pemilu. Jadi kami ada fase persiapan, fase pelaksanaan, fase nanti evaluasi dan persiapan lagi. Pasca pemilu kami tidak berhenti ya. Jadi begitu pemilu selesai, langsung evaluasi, menuju persiapan ke pemilu berikutnya,” jelas Fajar, Jumat (4/2).

Lebih lanjut, Bawaslu Provinsi Jawa tengah mulai melakukan peningkatan kapasitas internal, terutama terkait SDM (sumber daya manusia). Seperti pembahasan regulasi, baik aturan lama atau baru.

2023-12-tgl-13-pihak-yang-dilarang-ikut-kampanye

“Misalnya, simulasi penyelesaian sengketa dan simulasi persidangan pelanggaran administrasi. Nah itu sudah kita mulai. Termasuk dengan narasumber internal, maupun mengundang narasumber dari luar lembaga,” papar dia.

Png-20230831-120408-0000

Kemudian, ketika tahapan pemilu mulai berjalan, pengawasan akan dia lakukan baik langsung maupun tidak langsung. Termasuk menyiapkan personel yang kompeten untuk menangani pelanggaran, baik administrasi, pidana, kode etik, dan penyelesaian sengketa.

Komisi II DPR Telah Setujui Jadwal Pemilu pada 14 Februari 2024

“Ini mulai kami gerakkan semua. Pencegahan jalan terus, termasuk SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif). Kami membangun jaringan pengawas partisipatif,” ujar dia.

Fajar meyakini, akan ada peningkatan pengawasan pada pemilu 2024 nanti. Hal ini merujuk dari penyelenggaraan SKPP yang bertujuan untuk mencetak kader pengawas di setiap daerah. “Melihat kemarin SKPP Dasar, Menengah sampai Lanjut. Teman-teman yang terlibat ini kan, punya kelebihan daripada generasi sebelumnya,” terang dia.

Fajar melihat, anak muda saat ini menguasai teknologi dan bisa bercakap dengan banyak orang. Meski begitu, substansi dan konten masih perlu diarahkan. “kelebihannya kan, melek informasi dan mampu mengartikulasikannya dengan baik. Artinya, satu anak muda sekarang sama dengan 100 anak muda zaman dulu. Harapannya penyebarluasan informasi bisa lebih masif,” tutup dia. (Lingkar Network | Adhik Kurniawan – Lingkar.co)

Dapatkan update berita pilihan dan terkini setiap hari dari lingkar.co dengan mengaktifkan Notifikasi. Lingkar.co tersedia di Google News, s.id/googlenewslingkar , Kanal Telegram t.me/lingkardotco , dan Play Store https://s.id/lingkarapps

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *