Lingkar.co – Ahli Hukum tata negara, Denny Indrayana, meminta bantuan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, untuk menghentikan siasat penundaan pemilu.
Permintaan tersebut, ia sampaikan dalam surat terbuka kepada Megawati Soekarnoputri, yang juga Ketua Umum PDIP.
“Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa,” tulis Denny, dalam surat yang diterima Lingkar.co. Jumat (2/6/2023).
Dalam suratnya, Denny mengatakan, saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda.
“Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024,” ucap Denny.
“Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif,” sambungnya.
Namun, kata Denny, niat baik untuk mengawal Mahkamah Konstitusi (MK), dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu.
“Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras,” kata Denny.
“Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi,” sambungnya.
Siasat Penundaan Pemilu
Saat ini, menurut Denny, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat. Padahal, beliau bukan anggota Demokrat.
“Jadi, bukan konflik internal. Ini pihak ekstemal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain,” tegas Denny, dalam suratnya.
Ia menilai, jika hal itu dibiarkan, maka semua partai rentan direbut oleh tangan-tangan kuasa.
“Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu,” kata Denny.
Oleh karena itu, menurutnya, Partai Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bakal capres yang dirugikan.
“Saya lihat, Ibu (Megawati) paling tegas menolak presiden tiga periode, lugas menolak penundaan pemilu,” ucap Denny.
“Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak,” lanjutnya.
Jika hal itu dibiarkan kata Denny, bisa berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Presiden Jokowi, tapi semuanya sebagai bangsa.
“Silakan Ibu (Megawati) cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konsitusi,” pungkasnya.***
Penulis: M. Rain Daling
Editor: M. Rain Daling
Dapatkan update berita pilihan dan terkini setiap hari dari lingkar.co dengan mengaktifkan Notifikasi. Lingkar.co tersedia di Google News, s.id/googlenewslingkar , Kanal Telegram t.me/lingkardotco , dan Play Store https://s.id/lingkarapps