Lingkar.co – Insiden kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur memasuki babak baru yang memicu polemik. Desakan mundur terhadap Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) muncul dari parlemen, namun respons publik di media sosial justru menunjukkan arah berbeda.
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, meminta Dirut KAI mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa tersebut.
Menurutnya, permintaan maaf tidak cukup jika terbukti terdapat unsur kelalaian manusia dalam insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa budaya keselamatan di tubuh BUMN harus dimulai dari ketegasan pimpinan tertinggi.
Desakan Mundur di Tengah Proses Investigasi
Mufti menyatakan, apabila hasil investigasi menunjukkan adanya human error, maka pimpinan KAI harus bersedia mengundurkan diri. Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh, tidak hanya pada petugas lapangan, tetapi juga pada sistem manajemen dan budaya kerja.
Selain faktor manusia, ia menyinggung dugaan gangguan pada sistem persinyalan yang dinilai belum optimal. Mufti mempertanyakan belum meratanya penerapan teknologi keselamatan seperti Automatic Train Protection (ATP) atau European Train Control System (ETCS) di jalur kereta Indonesia.
Menurutnya, sistem keamanan modern seharusnya mampu mencegah kecelakaan fatal, bahkan jika terjadi kesalahan koordinasi di lapangan.
KAI Tunggu Hasil Investigasi KNKT
Di sisi lain, manajemen KAI menyatakan masih menunggu hasil investigasi resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
Perusahaan menegaskan akan mengikuti seluruh rekomendasi yang dikeluarkan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Saat ini, fokus utama KAI disebut berada pada penanganan korban serta menjaga operasional tetap berjalan.
Netizen Bela KAI, Kritik DPR
Menariknya, polemik ini memicu reaksi luas di media sosial. Alih-alih mendukung desakan DPR, banyak warganet justru membela manajemen KAI dan mengkritik balik lembaga legislatif.
Sejumlah komentar menyinggung inkonsistensi tuntutan mundur pejabat, dengan membandingkan kasus lain yang dianggap tidak mendapat respons serupa dari DPR.
Beberapa netizen juga mempertanyakan kinerja anggota dewan, bahkan menantang agar DPR memberi contoh nyata dalam hal tanggung jawab publik.
Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan persepsi antara langkah politik di parlemen dengan sentimen masyarakat di akar rumput. Banyak publik dinilai lebih menunggu hasil investigasi resmi sebelum menyimpulkan pihak yang harus bertanggung jawab.
Kini, perhatian tertuju pada hasil investigasi KNKT yang diharapkan dapat mengungkap penyebab pasti kecelakaan, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan ke depan.
Terlepas dari polemik yang berkembang, isu keselamatan transportasi tetap menjadi prioritas utama yang harus dibenahi secara menyeluruh demi mencegah terulangnya tragedi serupa.
Penulis: Putri Septina
