Lingkar.co – DPRD Jateng menyoroti banyaknya kasus siswa keracunan setelah memakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk itu DPRD akan mengawal ketat pelaksanaan program tersebut.
“Itu yang terus kita awasi, karena program pemerintah ini perlu pengawasan ketat. Belakangan sering terjadi kasus keracunan, sehingga perlu ada evaluasi mendasar,” tegas Ketua DPRD Jateng, Sumanto Rabu (24/9/2025).
Saat ditanya mengenai jumlah pasti kasus keracunan MBG di Jawa Tengah, Sumanto enggan memberikan komentar.
Ia hanya menyarankan agar data tersebut ditanyakan langsung kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno.
Menurut Sumarno, penanganan kasus keracunan MBG lebih banyak ditangani oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng.
“Begitu ada kejadian, teman-teman di Dinkes biasanya langsung turun untuk mengidentifikasi penyebabnya. Yang penting, kasus serupa tidak terulang kembali,” jelasnya.
Disinggung mengenai apakah Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan instruksi khusus terkait penanganan kasus MBG, Sumarno menuturkan pihaknya selalu berkoordinasi tanpa harus menunggu masalah muncul.
“Kami berharap program makan bergizi gratis ini berjalan lancar. Selain meningkatkan gizi anak, juga ada dampak ekonomi yang diharapkan dari program ini,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemprov Jateng mendorong percepatan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar cakupan program semakin luas dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan SPPG, jangkauan program bisa lebih merata. Harapannya, pelaksanaan MBG bisa meyakinkan orang tua bahwa makanan yang diberikan aman dan berkualitas. Apalagi, sebelumnya sempat muncul persoalan terkait masa simpan makanan, waktu memasak, dan distribusi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sumarno menyebut evaluasi akan difokuskan pada pengolahan dan penyajian makanan agar tidak disimpan terlalu lama. Menurutnya, keberadaan SPPG memiliki peran vital dalam mencegah terjadinya kasus keracunan.
“Peran SPPG sangat penting untuk memberi jaminan keamanan bagi anak-anak, sekaligus ketenangan bagi para orang tua,” pungkasnya.
Selain soal MBG, DPRD Jateng memaparkan hasil penyerapan aspirasi atau reses anggota dewan di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil).
Mayoritas masyarakat menyampaikan keluhan terkait infrastruktur, permasalahan koperasi merah putih kelurahan/desa (Kopdes/Kokel), serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Hasil reses di daerah sebagian besar selalu menyinggung infrastruktur. Karena masyarakat ingin pembangunan yang lebih baik, harapannya tentu fasilitas bisa dibenahi. Selain itu, juga banyak persoalan terkait koperasi dan program MBG,” ujar Sumanto. (*)
Penulis: Husni Muso
