DPRD Pati Ingatkan Pemdes Selektif Mendata Penerima Bansos

PATI, Lingkar.co – DPRD Pati berharap pemerintah desa (Pemdes) selektif dalam mendata warganya yang berhak mendapat bantuan sosial (bansos). Pasalnya, masih banyak penerima bansos yang tidak tepat sasaran dan menarik perhatian masyarakat.

Anggota Komisi D DPRD Pati, Wardjono menilai, perlu adanya verifikasi dan validasi (verval) atau verifikasi faktual terkait penerima bansos. Sebab masih banyak  keluarga mampu justru ikut mendapatkan bansos, sementara yang benar-benar tidak mampu malah tidak mendapatkan bantuan sama sekali.

“Jadi usulan penerima bansos datang dari bawah, dalam hal ini desa. Karena pemerintah desa yang lebih tahu siapa yang berhak mendapat prioritas bansos,” terang politisi dari Partai PKS ini, kemarin (9/3).

Menurutnya, pemberian bansos harus tepat sasaran sehingga bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Khususnya mendongkrak warga yang kurang mampu, sehingga terjadi keseimbangan sosial.

DPRD Pati Pacu UMKM Terus Bertahan di Masa Pandemi

“Perlu adanya verifikasi faktual. Pendataan yang baik dari pemerintah desa tentu akan menghasilkan data yang tepat sasaran,” imbuhnya.

Hal senada juga juga dikemukakan Tri Haryumi, Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Pati.

Tri Haryumi menegaskan bahwa tentang dasar hukum penerima bantuan sosial adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Sehingga jika nantinya ada penemuan kecurangan data, maka pihak pemerintah desa selaku pendata dapat diberi sanksi 2 tahun penjara atau denda 50 juta.

Ia menambahkan, jika ada orang kategori mampu mendapatkan bansos itu termasuk orang yang tidak punya malu.

“Kalau sudah mampu masih minta bansos, itu namanya tidak tahu malu. Contoh, ada warga yang rumahnya sudah mewah tapi di depannya ada cap tulisan “penerima PKH”. Apa tidak malu?” ujarnya. (Lingkar Network | Arif – Lingkar.co)