PATI, Lingkar.co – DPRD Pati memberikan 6 (enam) usulan yang berkaitan dengan masalah sosial. Usulan dari dewan kemudian oleh anggota Komisi B DPRD Pati, Narso dari Partai PKS bacakan. Dalam usulan tersebut, dewan minta alokasi anggaran sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk penanganan masalah sosial harus ditambah. Terutama terkait masalah Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT), dan Penyandang Disabilitas.
“Yang kedua, meminta kepada Bupati Haryanto agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memperbarui data masyarakat penerima program bantuan sosial supaya tepat sosial dan sesuai aturan yang ada, khususnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS,” kata Narso.
DPRD Pati Dukung Inovasi Minyak Kelapa Sawit
Pada usulan yang ketiga adalah terkait bantuan sosial, Dewan meminta kepada Pemkab untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas, terutama pelayanan kepada penyandang disabilitas.
Tidak tepatnya penerima bantuan iuran menjadi tentu saja menjadi sorotan dari anggota dewan. Sehingga, pihaknya berpendapat Pemkab Pati harus melakukan sosialisasi terkait aktivasi kembali data penerima Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (PBI APBN) yang dinonaktifkan. Hal itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial Nomor 145/HUK/2021.
“Pada usulan selanjutnya, DPRD meminta penanganan kekerasan seksual perempuan dan anak bisa lebih maksimal. Serta poin yang keenam, agar penanggulangan dan penanganan penyakit sosial supaya terus ada peningkatan,” kata Narso.
Enam usulan itu ia sampaikan saat membacakan rekomendasi DPRD Pati terhadap LKPJ Bupati Pati Tahun Anggaran 2021. (Lingkar Network | Lingkar.co)
Dapatkan update berita pilihan dan terkini setiap hari dari lingkar.co dengan mengaktifkan Notifikasi. Lingkar.co tersedia di Google News, s.id/googlenewslingkar , Kanal Telegram t.me/lingkardotco , dan Play Store https://s.id/lingkarapps