PATI, Lingkar.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar rapat umum penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2021.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) DPRD Pati menyampaikan pandangan umum yang dibacakan oleh anggota Komisi B DPRD Pati, Suriyanto.
“Kami mengapresiasi realisasi belanja daerah sebesar 93,98% dari target yang dicanangkan. Kami berharap penyerapan anggaran belanja modal kesehatan dan pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat di dua bidang tersebut agar lebih dimaksimalkan,” papar Suriyanto saat membacakan pandangan umum Fraksi Partai Gerindra.
DPRD Pati Siap Tindaklanjuti APBD 2021 Melalui Badan Anggaran
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang menjadi dasar pemberian Dana Insentif Daerah tahun 2022, menjelaskan perihal kinerja keuangan di Bidang Pendidikan dan Kesehatan masih belum memenuhi.
Kemudian, karena mayoritas warga Pati berprofesi sebagai petani, Fraksi Gerindra ingin Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk lebih meningkatkan sarana dan prasarana di Bidang Pertanian.
Selain itu, adanya potensi pariwisata yang ada di Pati juga harus terus dikembangkan melalui inovasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan warga Pati.
“Potensi destinasi pariwisata di Kabupaten Pati mulai tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, perlu didukung dengan program dan kebijakan strategis agar perkembangannya semakin baik dan dapat menjadi salah satu sektor yang berkontribusi positif terhadap PAD dan perekonomian masyarakat,” imbuhnya.
Fraksi PKB DPRD Pati Sampaikan Pandangan Umum Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021
Fraksi Partai Gerindra DPRD Pati juga menilai, penggunaan APBD 2021 kurang maksimal dalam hal infrastruktur, khususnya perbaikan jalan rusak yang hingga kini masih ditemui. Oleh karena itu, diperlukan adanya penambahan anggaran kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati.
“Serapan anggaran pada OPD DPUTR kurang dari 90%, ke depan agar lebih ditingkatkan mengingat pemeliharaan infrastruktur jalan di Kabupaten Pati belum maksimal dilakukan. Meskipun ada alokasi anggaran untuk memelihara jalan-jalan tersebut, akan tetapi masih banyak ditemukan jalan rusak yang belum diperbaiki secara optimal di Kabupaten Pati,” tutup Suriyanto. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkar.co)
