Klaster Covid-19 PTM di Jateng, Puan: Jangan Curi ‘Start’ PTM!

JAKARTA, Lingkar.co – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti munculnya klaster penyebaran Covid-19 selama pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Dalam laporan ia terima, sejumlah sekolah telah menggelar PTM walau belum memenuhi syarat.

Kejadian tersebut terjadi pada beberapa daerah, seperti di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Bahkan, ada sebuah SMP di Purbalingga, Jateng, menjadi klaster penularan Covid-19, dengan 90 siswa yang terkonfirmasi positif Corona.

Puan mengingatkan agar sekolah tidak memaksakan menggelar PTM jika belum memenuhi kriteria.

Baca Juga :
Gubernur Sumut Izinkan PTM Terbatas di Pematang Siantar

Hal itu kata dia, semata-mata demi melindungi siswa dan lingkungan sekolah dari risiko penularan Covid-19 yang masih mengancam.

“Keselamatan siswa, guru dan lingkungan sekolah adalah hal yang pertama dan utama,” kata Puan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/9/2021).

“Jadi sekolah yang belum memenuhi syarat jangan mencuri start PTM karena hanya akan membahayakan keselamatan siswa,” lanjutnya.

Semestinya, kata Puan, Pemerintah Daerah (Pemda) harus mengawasi ketat, agar tidak ada lagi sekolah yang mencuri ‘start’ PTM.

“Sehingga kalau ada pelanggaran sedikit saja, termasuk sekolah mencuri start, hal tersebut bisa berisiko membahayakan keselamatan siswa dan seluruh isi sekolah,” tegas Puan.

MENGIKUTI PEDOMAN SKB 4 MENTERI

Puan pun mengatakan, meski telah lolos asesmen, sekolah juga harus mengikuti pedoman dari pemerintah terkait syarat dan ketentuan PTM.

Hal tersebut, tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. Menurut Puan, SKB dibuat sangat matang dengan memperhitungkan segala risikonya.

Mulai dari pembatasan peserta, jam belajar di sekolah, hingga penerapan protokol kesehatan yang ketat pada lingkungan sekolah.

“Termasuk memperhatikan kondisi kelas, sanitasi, dan pengaturan jarak siswa. Semua harus sesuai ketentuan,” sebut Puan.

Puan mengingatkan, satuan pendidikan baru bisa memulai PTM ketika sudah memenuhi daftar periksa dan merasa siap.

“PTM di sekolah harus melaksanakan masa transisi atau masa kebiasaan baru setelah mendapat asesmen dari instansi terkait, dan dinyatakan siap,” ucapnya.

“Jadi tidak bisa asal membuka sekolah,” sebut politisi PDI-P itu.

Puan menilai, akan lebih baik jika pihak sekolah melakukan tahap-tahap tambahan. Hal tersebut untuk memastikan keamanan dan keselamatan peserta didik.

Sebagai informasi, SKB 4 Menteri adalah Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021, berisi tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

BUBARKAN PTM YANG BELUM IZIN

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta Pemkab Purbalingga bertindak cepat mengatasi klaster PTM, yang menimpa 90 siswa SMPN 4 Mrebet.

Selain menghentikan PTM, Ganjar, meminta Bupati Purbalingga segera melakukan tracing terhadap 90 siswa itu.

“Bupati sudah memutuskan PTM di Purbalingga dihentikan semuanya. Saya minta dilakukan tracing, dicari penyebabnya dari mana, masuknya seperti apa, agar bisa segera tertangani,” ucapnya, saat ditemui di kantornya, Rabu (22/9/2021).

Ganjar mengatakan, kasus Purbalingga menjadi peringatan untuk semua daerah di Jateng, agar lebih berhati-hati.

Selain itu, Ganjar meminta setiap daerah mengambil tindakan tegas jika ada sekolah yang menggelar PTM tanpa izin.

Ganjar meminta pihak daerah tidak segan-segan untuk membubarkan PTM yang belum izin.

“Yang nggak lapor, bubarkan. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua,” yegas Ganjar.

“Seluruh sekolah baik negeri maupun swasta, siapapun yang menggelar PTM tolong laporkan agar kami bisa melakukan pemeriksaan sejak awal,” sambungnya.

Ganjar juga memerintahkan seluruh daerah untuk melakukan random tes pada beberapa sekolah dalam waktu-waktu tertentu.

Hal itu penting kata dia, agar bisa diketahui perkembangan PTM saat ini.

“Saya minta segera dilakukan random tes dalam waktu-waktu tertentu. Agar kita bisa mengetahui kondisinya,” pungkasnya.***

Penulis : M. Rain Daling | HUMAS PEMPROV

Editor : M. Rain Daling