Lingkar.co – Ketua Umum PDI perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyatakan pernyataan tegas bahwa partainya menolak wacana mengubah pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia menganggap, pelaksanaan Pilkada secara langsung merupakan capaian penting serta hasil dari perjuangan rakyat dalam mewujudkan demokratisasi pasca-reformasi.
“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekedar sikap praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional dan sikap historis,” katanya saat acara penutupan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1/2026).
“Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan. PDI Perjuangan akan berdiri di garis depan untuk menjaga hak Rakyat memilih pemimpinnya sendiri,” tegasnya.
Ia menjelaskan, mekanisme Pilkada melalui DPRD merupakan praktik masa lalu yang tidak bisa menjamin penguatan demokrasi maupun akuntabilitas kekuasaan.
“Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme kekuasaan,” imbuhnya.
Presiden Kelima RI tersebut juga membantah klaim bahwa sistem perwakilan dapat mengurangi biaya politik.
“Sebaliknya, Pilkada langsung memberikan ruang partisipasi rakyat, memperkuat legitimasi pemimpin daerah dan membuka ruang kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal. Karena itu, saya menegaskan agar Pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan konstitusional dalam memilih kepala daerah,” katanya.
Menurut Megawati, langkah yang diambil oleh PDI Perjuangan yang konsisten menolak Pilkada melalui DPRD merupakan bagian dari komitmen ideologis untuk menjaga agar demokrasi tidak bergerak mundur.
Ia juga mengingatkan supaya demokrasi tidak dikorbankan demi alasan-alasan teknis semata.
Sebelumnya, usulan Pilkada melalui DPRD muncul setelah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1 Tahun 2025 Partai Golkar.
Dalam Rapimnas Partai Golkar menghasilakn keputusan salah satunya Pilkada melalui DPRD hingga pembentukan koalisi permanen.
Akibat adanya kebijakan tersebut, kini di masyarakat timbul kegaduhan antara pihak yang merasa adanya kemunduran demokrasi atau yang merasa hak pilihnya dibatasi. ***
Penulis: Kharen Puja Risma
