Mudahkan Masyarakat Bayar Pajak, Pemkab Kendal Launching “Laku Pandai”

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan inovasi untuk kemudahan membayar pajak bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan launching program Laku Pandai BUMDes.

Kepala Bappeda Kendal Abdul Wahab mengatakan, ada tujuh BUMDes dari 143 desa yang memiliki BUMDes di Kabupaten Kendal yang menjadi pelopor program Laku Pandai. Itu karena, desa terpilih dinilai mampu untuk melaksanakan program penarikan dan melayani berbagai pembayaran pajak termasuk PBB. Menurutnya, program itu termasuk upaya Pemkab untuk memenuhi target pajak tahun 2023.

“Saat ini baru tuJuh desa yang mendapat fasilitasi program Laku Pandai. Karena BUMDes di desa itu dinilai mampu untuk melayani berbagai pembayaran pajak,” jelasnya usai launching program Laku Pandai di Pendopo Tumenggung Bahurekso Selasa (16/5).

Wahab melanjutkan, Laku Pandai merupakan layanan pembayaran pajak tanpa kantor. Pihaknya juga bekerja sama dengan swasta untuk suport pengawasan pelayanan.

“Setiap tahun perolehan pajak PBB di Kendal selalu meningkat. Dan tahun ini Pemkab juga memberikan subsidi hingga 90 persen untuk PBB,” jelasnya.

Launching program Laku Pandai Pemkab Kendal di Pendopo Tumenggung Bahurekso Selasa (16/5). Foto: Wahyudi/Lingkar.co

Sementara Bupati Kendal Dico M. Ganinduto mengatakan, program Laku Pandai ini bisa mendukung pemerintah desa dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Png-20230831-120408-0000

Karena itu, pihaknya mendorong masyarakat agar memanfaatkan fasilitasi program ini dengan maksimal. Pasalnya, pelayanan pajak bisa dilakukan tanpa datang ke kantor Pemkab dan tanpa kendala jarak. Bahkan, program ini sekaligus menjangkau daerah terpencil di Kabupaten Kendal.

“Kami berharap dengan adanya  kemudahan masyarakat membayar pajak, semua akan diuntungkan  masyarakat mendapat kemudahan dalam membayar pajak sementara untuk pendapatan daerah melalui pajak juga  meningkat ,atas kesadaran dari masyarakat” jelas Dico.

Dico berharap, program Laku Pandai ini bisa terus dikembangkan dan memberikan modal untuk kemajuan desa. Sehingga terjadi perputaran ekonomi dengan baik.

Jadi BUMDes yang ada di desa jangan hanya menunggu uang datang namun Direktur BUMDes harus berperan aktif dan kreatif untuk mendatangkan investor maupun membuat terobosan baru.

Dengan  adanya  masyarakat  membayar pajak melalui BUMDes, bisa dikembangkan untuk pembayaran lainya seperti token listrik, pembayaran PDAM dan lain sebagainya sehingga BUMDes juga mendapatkan income dari masyarakat yang bertransaksi.

“Perputaran ekonomi juga terpantau. Saya harap program ini bisa maksimal dimanfaatkan,” harapnya.

Penulis: Wahyudi

Dapatkan update berita pilihan dan terkini setiap hari dari lingkar.co dengan mengaktifkan Notifikasi. Lingkar.co tersedia di Google News, s.id/googlenewslingkar , Kanal Telegram t.me/lingkardotco , dan Play Store https://s.id/lingkarapps

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *