Lingkar.co – Bupati Pati, Sudewo, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2026 yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2025–2029. Acara yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (22/5/2025), juga dihadiri oleh Wakil Bupati Pati, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bappeda Kabupaten Pati, tokoh masyarakat, serta pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Pati.
Dalam wawancara, Sudewo menegaskan bahwa Musrenbang kali ini memiliki target utama untuk meningkatkan indeks kinerja utama daerah. Ia menekankan sejumlah kebijakan strategis yang akan mulai dijalankan pada tahun 2025 dan berlanjut hingga 2026.
“Ini adalah Musrenbang yang terintegrasi dengan RKPD 2026 dan RPJMD 2025–2029. Target kami dalam Musrenbang ini untuk peningkatan indeks kinerja utama sebagaimana yang dijelaskan oleh Bappeda tadi,” ujarnya.
Beberapa sektor prioritas yang menjadi fokus pemerintah daerah adalah infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, serta penanggulangan bencana.
Meskipun pada 2025 sudah banyak ruas jalan yang ditangani, Sudewo menegaskan bahwa infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas utama RKPD 2026. Ia menilai masih banyak jalan yang rusak dan membutuhkan penanganan serius serta berkelanjutan.
Di sektor kesehatan, perhatian besar diarahkan pada kondisi pelayanan Rumah Sakit Soewondo yang dinilai sangat memprihatinkan. Perbaikan layanan kesehatan telah dimulai pada 2025 dan akan terus dilanjutkan sebagai program prioritas pada 2026.
Bidang pendidikan juga mendapat sorotan khusus. Menurut Sudewo, pendidikan merupakan pembangunan berkelanjutan yang tidak bisa berhenti di satu titik waktu.
“Pendidikan adalah pembangunan yang berkelanjutan yang tidak mungkin akan berhenti di tahun 2026. Makanya, di tahun 2026 masih jadi prioritas kami sampai tahun-tahun berikutnya,” ucapnya.
Selain itu, peningkatan swasembada pangan masuk dalam agenda strategis pemerintah daerah. Sudewo menekankan bahwa keberhasilan swasembada harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani, bukan sekadar produksi atau surplus semata.
Ia memperkenalkan tagline “10 Ton Bisa” sebagai semangat baru dalam produksi padi per hektare yang ditargetkan mencapai 10 ton. Untuk mewujudkannya, pemerintah akan melakukan modernisasi pengolahan pertanian dan penyediaan alat-alat pertanian agar biaya produksi turun dan menjadi lebih efisien.
Penanganan banjir dan kekeringan juga menjadi perhatian penting. Menurut Sudewo, penanganan bencana dilakukan secara bertahap, telaten, sabar, dan detail agar dampaknya bisa diminimalkan secara berkelanjutan.
“Masalah apa saja harus kami tangani secara telaten,” pungkasnya. (*)
Penulis: Miftah
