Lingkar.co – Bupati kabupaten Blora, Arief Rohman, meresmikan tempat pengelolaan sampah (Bank Sampah) Reuse, Reduce,…
Pemerintahan
Berita Pemerintahan terbaru , terkini dan terupdate

Pungli Parkir di Kota Semarang Tertinggi, Pemkot Sebut Berdampak pada PAD
Lingkar.co – Kasus pungutan liar (Pungli) parkir menjadi yang tertinggi selama 2022, berdasarkan laporan Tim…

Disdukcapil Kota Semarang Terus Sosialisasikan KTP Digital
Lingkar.co – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang terus mensosialisasikan KTP Digital secara…

Pemerintah Pusat Wacanakan Impor Beras, Begini Tanggapan Wakil DPRD Blora.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Siswanto, memberikan tanggapan pemerintah pusat terkait wacana impor beras.

Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas Kemenhub RI Siap Kawal Usulan Perbaikan Jalan Blora-Purwodadi
Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan Kemenhub RI, Eddy Gunawan, ATD, M.Eng.Sc, menyatakan siap mengawal usulan akses jalan Blora-Purwodadi dan Bandara Ngloram.

Sebanyak 267 Guru di Blora Terima SK PNS, Ini Pesan dan Harapan Gus Arief
Sebanyak 267 CPNS Guru dan Tenaga Kependidikan Formasi Tahun 2019 di Blora, Jawa Tengah telah menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kawan Pajak Bapenda Diharapkan Turut Membantu Optimalkan Pendapatan Daerah
Lingkar.co – Pemeritah Kota Semarang terus berupaya dalam menambah potensi pajak daerah, salah satunya dengan…

DPRD Kota Semarang Target Empat Raperda Selesai Dua Bulan
Lingkar.co – DPRD Kota Semarang, Jawa Tengah, menargetkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) rampung dalam…

Cara Unik PN Blora Kampanyekan Wilayah Bebas Korupsi
Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Blora memiliki cara unik untuk kampanye wilayah bebas korupsi (WBK). Tidak dengan seminar atau diskusi, melainkan dengan membagikan sembako kepada pengguna jalan, Jum’at (17/2/2023).

Hendi Dorong Seluruh Anggota KADIN Masuk E-Katalog LKPP
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI), Hendrar Prihadi atau Hendi mendorong anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) masuk E-Katalog LKPP.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.