PATI – Belum lama ini, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai aturan pemberlakuan denda bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jika masyarakat menunggak iuran BPJS Kesehatan, diharuskan untuk membayar denda sebesar Rp 30 juta.
Politik
Dapatkan berita politik terbaru dan terkini dari Lingkar.co, aktifkan notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan berita terabaru atau donwload Aplikasinya di Play Store.
Persiapkan Kader Hadapi Pemilu, DPD Golkar Blora Gelar Pendidikan Politik
BLORA, Lingkar.co – Guna hadapi pemilu 2024, DPD Golkar Kabupaten Blora launching Sekolah Kader Saksi…
Fraksi Demokrat DPRD Pati Berharap Kawasan Industri Serap Tenaga Kerja Lebih Banyak
PATI – Baru-baru ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati telah mengadakan rapat paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Industri Pati. Fraksi Demokrat DPRD Pati pun berharap Raperda ini membuat warga Pati sejahtera.
Studi Banding penyusunan renja, DPRD Demak Terima Tamu dari Cirebon
DEMAK, Lingkar.co – Sekretariat Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak menerima tamu kunjungan…
BPK Nilai Pengelolaan Keuangan DPP PPP Telah Memadai dan Sesuai Aturan
JAKARTA, Lingkar.co – Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) mendapatkan penilaian telah memadai…
Sekjen DPP PPP: Nilai Keagamaan dan Kebangsaan Selaras Dalam Mewujudkan Bernegara Melalui Instrumen Demokrasi Konstitusional
JAKARTA, Lingkar.co – Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi (Gus Arwani) menyebut Nilai kebangsaan dan nilai…
Habaib Siap Besarkan PPP di Jawa Timur
JAKARTA, Lingkar.co – Sejumlah habib memberikan motivasi kepada para pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)…
PPP Jabar Gelar Halal Bi Halal untuk Perkuat Soliditas Pengurus
JAKARTA, Lingkar.co – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Jawa Barat menggelar…
Tak Penuhi Kuorum, DPRD Pati Tunda Pembentukan Pansus Angket
PATI, Lingkar.co – Rapat Paripurna DPRD Pati dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Ujian Calon Perangkat Desa (Perades) gagal dibentuk hari ini, Selasa (17/5). Hal tersebut terjadi lantaran jumlah anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum.
Komisi A DPRD Pati Minta Pelaku Politik Jalankan Amanah UU Pemilu
PATI, Lingkar.co – Meski pemilihan umum (pemilu) baru akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 mendatang, Anggota Komisi A DPRD Pati, Warsiti sudah memberikan himbauan kepada seluruh partai politik (parpol) untuk mematuhi UU Pemilu.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.