Lingkar.co – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menerima audiensi dari Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah Endang Tri Wahyuningsih di ruang kerjanya pada Kamis, (13/3/2025).
Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam menindaklanjuti kunjungan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono yang sebelumnya kunjungan kerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Yasin, sapaan akrab Wakil Gubernur, menyampaikan komitmennya untuk memastikan bahwa segala kewajiban pemerintah pusat yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat dapat dijalankan dengan baik oleh pemerintah Jawa Tengah.
“Alhamdulillah pada hari ini kita menindaklanjuti kunjungan Pak Menteri Sosial dan Pak Wamen ke kami. Ada beberapa elemen yang dibawa untuk disinkronkan dan diinformasikan kepada kami. Pada prinsipnya, kami ingin mengawal apa yang menjadi kewajiban pemerintah, karena kewajiban dari pemerintah pusat itu juga bagian dari kewajiban kami,” ungkap Gus Yasin.
Salah satu pembahasan utama dalam pertemuan ini adalah mengenai Data Terpadu Sosial dan Ekonomi NASIONAL (DTSEN), yang menjadi pengganti dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Gus Yasin menegaskan pentingnya validasi data ini agar bisa lebih tepat sasaran, terutama dalam program-program yang membantu masyarakat miskin.
“Kami ingin lebih memberikan masukan-masukan supaya DTSEN itu yang nanti menjadi pengganti DTKS benar-benar bisa kita validasi, dan kita juga harus memberikan masukan ketika ada kemungkinan-kemungkinan,” tambahnya.
Menurutnya, salah satu kemungkinan yang muncul adalah mengenai kemungkinan adanya usul sanggah pada data sosial. Jika ternyata data yang disanggah masih berada di Desil 5, yaitu kelompok penduduk dengan pengeluaran moderat atau menengah, maka perlu ada penanganan lebih lanjut terkait hasil usulan tersebut. Apakah usulan tersebut dapat langsung diintervensi atau tetap harus masuk dalam daftar tunggu, seperti halnya prosedur pendaftaran haji yang memerlukan antrian panjang.
“Kalau haji antri, ya itu ibadah. Tapi kalau kemiskinan, masa iya mau dibantu harus antri dulu? Nah ini yang kami enggak mau. Kita ingin ada percepatan, kita juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat,” ujar Gus Yasin dengan tegas.
Lebih lanjut, Gus Yasin menjelaskan bahwa Pemprov Jateng memiliki program “Kartu Jawa Tengah Sejahtera” yang selama ini menggunakan data yang berasal dari luar DTKS. Dengan hadirnya DT-SEN yang akan menggantikan DTKS, Gus Yasin mempertanyakan bagaimana program “Kartu Jawa Tengah Sejahtera” ini, akan disesuaikan atau terpengaruh oleh perubahan tersebut.
“Kalau nanti DT-SEN memang benar-benar untuk orang miskin yang belum dapat diintervensi. Kami juga nanti akan usulkan bagaimana nasibnya Kartu Jateng Sejahtera kita,” Kata Gus Wagub itu.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga aktif melibatkan Pentahelix di Jawa Tengah, seperti JSA dan lainnya, yang perlu diberikan intervensi atau perhatian lebih lanjut terkait hal tersebut.
“Ini saya nanti coba koordinasikan agar kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” pungkasnya.
