Pemdes Langenharjo: Lakukan Penghimpunan Data Kependudukan Secara Manual

PATI, JAWA TENGAH, Lingkar.co – Sangat pentingnya  kegunaan data kependudukan untuk administrasi desa. Pemerintah Desa (Pemdes) Langenharjo, Kecamatan Margorejo lakukan penghimpunan data kependudukan secara manual.

Ngusman, selaku Kasi Kesejahteraan Desa Langenharjo mengatakan hal ini bertujuan untuk mendapatkan data kependudukan yang sesuai  dengan kondisi masyarakat saat ini.

“Sebab saat ini sudah tidak mendapatkan tembusan blanko KK dari Disdukcapil Pati. Selain itu, data kependudukan sangat penting untuk membuat peta monografi desa dan melihat kondisi masyarakat setempat,” ujarnya.

Sampai saat ini, Pemdes Langenharjo melakukan pencatatan data kependudukan melalui petugas registrasi desa secara manual menggunakan KK.

Sehingga dari data kependudukan yang ada tersebut, lanjutnya, ada kemungkinan tidak sama dengan Adminduk. Meski setiap bulannya kami melakukan pelaporan.

Baca juga:
Pelayanan Kapendudukan Harus Lebih Dekat

Dengan adanya program dari pemerintah untuk melakukan pemetaan data kependudukan beberapa waktu lalu. Pemdes Langenharjo mendapatkan kopian data Kartu Keluarga (KK).

Selain itu, KK yang sudah terkumpul juga berguna untuk memperbaharui data kependudukan Desa Langenharjo.

“Karena kami tidak ingin data kependudukan yang ada pada pemerintah desa masih dalam bentuk data lama,” imbuhnya.

Manfaat Data Kependudukan Valid

Data kependudukan yang valid juga sangat bermanfaat untuk melakukan pencocokan data masyarakat ketika ada bantuan dari pemerintah yang turun.

Dengan data kependudukan tersebut, Pemdes Langenharjo juga bisa mempetakan kondisi masyarakat.

“Sebab ketika kami bisa melihat kondisi masayarakat, tentu kami bisa melakukan perumusan dalam melakukan pembangunan desa,” jelasnya.

Kepala Disdukcapil Pati, Rubiyono mengapresiasi tindakan Pemdes Langenharjo. Desa juga harus mengetahui kondisi masyarakat dan detail kondisi dan jumlah masyarakat setempat.

“Terlebih ketika masyarakatnya juga tertib dalam melakukan pembaharuan data kependudukan, setiap ada perubahan,” jelasnya.

Pihaknya menjelaskan bahwa, kedepan akan memberikan fasilitas kepada pemerintah desa agar bisa melihat data kependudukan secara detail.

Baca juga:
Warjono Minta Antisipasi Migrasi Eks LI

“Karena saat ini, kami belum bisa memberikan hak akses ataupun tembusan berkas kependudukan seperti blanko KK,” ucapnya.

Karena data hak akses data kependudukan, harus ada perjanjian kerjasama terlebih dahulu. “Tetapi, kami pastikan kedepan pemdes juga bisa mendapatkan hak akses tersebut,” tutupnya.

Penulis: Ibnu Muntaha

Editor: Galuh Sekar Kinanthi