Lingkar.co – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi mengakhiri kerja sama dengan Klinik Pratama…
BPJS Kesehatan
Fraksi PPP Minta Jaminan Kesehatan dan Sosial Bagi Guru TPQ dan Madin
Lingkar.co – Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Kendal, Abdul Syukur meminta agar guru Madrasah Diniyah…
Sempat Terkendala Administrasi, Gus Hanies Pastikan BPJS Milik Warga Kurang Mampu Kembali Aktif
Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat Penerima Bantuan Iuran…
Dinkes DKI Benarkan Harvey Moeis dan Sandra Dewi Masuk Daftar Penerima Bantuan BPJS
Lingkar.co – Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta membenarkan terdakwa kasus korupsi timah, Hrvey Moeis beserta…
Dampak Sistem Zonasi Pasien Bpjs, Warga Keluhkan Tak Bisa Akses ke Rumah Sakit Terdekat
Warga mengeluhkan kebijakan sistem zonasi pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sebab, berdampak pada masyarakat tak bisa mengakses rumah saki terdekat.
Kabar Baik Untuk Warga Kendal, Mulai 1 Maret, RS PKU Aisyiyah Siap Terima Pasien BPJS Kesehatan
Mulai 1 Maret 2023, Rumah Sakit PKU Aisyiyah Muhammadiyah Kendal siap melayani pasien BPJS. Kebijakan tersebut sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat Muhammadiyah.
DPRD Pati Tanggapi Aturan Nunggak BPJS Kesehatan
PATI – Baru-baru ini, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai aturan pemberlakuan denda bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jika masyarakat menunggak iuran BPJS Kesehatan, akan dikenai denda sebesar Rp 30 juta. Hal ini mendapat sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Muntamah.
DPRD Pati Minta Gencarkan Sosialisasi Kebijakan Baru BPJS Kesehatan
PATI – Belum lama ini, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai aturan pemberlakuan denda bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jika masyarakat menunggak iuran BPJS Kesehatan, diharuskan untuk membayar denda sebesar Rp 30 juta.
Nunggak BPJS Kesehatan Dikenai Denda, DPRD Pati Imbau Perlu Ada Sosialisasi
PATI – Aturan terkait pemberlakuan denda bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang menunggak BPJS Kesehatan, mendapat sejumlah sorotan. Salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Endah Sri Wahyuningati.
BPJS Jadi Syarat Membuat SIM dan STNK, DPRD Pati Muntamah: Itu Langkah yang Tepat
PATI, Lingkar.co – Dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan memberlakukan regulasi baru bagi masyarakat yang hendak membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.