Tingkatkan Kapasitas Dewan, DPRD Kudus Gelar Workshop

workshop dprd kudus
DPRD Kudus menggelar workshop tentang Sinkronisasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan KUA dan PPAS di Kota Semarang pada 17-19 Februari 2022. (Istimewa/Lingkar.co)

KUDUS, Lingkar.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus kembali menggelar workshop pimpinan dan anggota DPRD Kudus untuk meningkatkan kapasitas anggotanya.

Kegiatan workshop ini mendalami tentang Sinkronisasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan KUA dan PPAS yang bertempat di Hotel Grandhika Pemuda, Kota Semarang pada 17 hingga 19 Februari 2022.

Pada workshop pendalaman tentang sinkronisasi RKPD dengan KUA dan PPAS, Ketua DPRD Kudus Masan yang memimpin diskusi terfokus atau Focus Group Discussion (FGD) mengatakan bahwa workshop ini penting untuk meningkatkan kapasitas wakil rakyat.

2023-12-tgl-13-larangan-kampanye

“Sebagai wakil rakyat, salah satu tolak ukur keberhasilan kinerjanya terlihat dari bagaimana output yang ada bisa masyarakat kenal, mengerti, dan masyarakat reasakan,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, hadir pemateri workshop Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Rooy John Salamony dan Akademisi Yohanes Suhardjo.

2023-12-tgl-13-pihak-yang-dilarang-ikut-kampanye

DPRD Kudus Gelar Workshop SIPD Bersama Kemendagri

Untuk membuka kegiatan workshop ini ada materi Emotional Spiritual Quotient (ESQ) dengan mentor Motivator Muhammad Amin. ESQ tersebut harapannya mampu membuat peserta memadukan konsep kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ) secara terintegrasi.

Png-20230831-120408-0000

Selepas itu, para wakil rakyat mendalami materi Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan KUA dan PPAS dan berlanjut materi integrasi pokok-pokok pikiran DPRD dalam perencanaan penganggaran pengelolaan keuangan daerah.

Dalam paparannya, Kemendagri RI Rooy John Salamony menjelaskan tahap pelaksanaan RKPD. Ia juga menjelaskan detail sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Di kesempatan terakhir, ia memaparkan tahapan jadwal penyusunan perubahan APBD yang perlu perhatian para wakil rakyat. Sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan alur yang telah ada.

Sementara itu, Akademisi Yohanes Suhardjo menjelaskan dasar hukum sinkronisasi RKPD-KUA PPAS dan RAPBD. Ia juga menjelaskan langkah-langkah yang perlu dalam rangka penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

“Ada lima langkah yang bisa untuk menelaah pokok pikiran. Yaitu mulai dari melaksanakan inventarisasi jenis program atau kegiatan yang menjadi usulan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun lalu. Dan pengelompokan ke dalam urusan SKPD. Hingga merumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD,” jelas Yohanes.

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa dalam peng-input-an pokok-pokok pikiran DPRD ke dalam SIPD, harus melalui berbagai alur. Mulai dari pembuatan akun dewan sampai usulan mendapat persetujuan.

“Peng-input-an mulai dari pembuatan akun dewan, input pokir, lalu validasi sekretariat DPRD. Setelah itu validasi Bappeda, validasi OPD tujuan, validasi TAPD, dan terakhir persetujuan usulan,” jelasnya. (Lingkar Network | Alifia – Lingkar.co)

Dapatkan update berita pilihan dan terkini setiap hari dari lingkar.co dengan mengaktifkan Notifikasi. Lingkar.co tersedia di Google News, s.id/googlenewslingkar , Kanal Telegram t.me/lingkardotco , dan Play Store https://s.id/lingkarapps

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *