JAKARTA, Lingkar.co – Tim penyelenggara Olimpiade Tokyo tengah mengalami kebocoran data melalui akses tidak sah ke alat berbagi informasi yang Fujitsu, Kyodo kembangkan.
Informasi data milik pribadi bocor dari total sekitar 170 orang yang terlibat dalam manajemen keamanan.
Juga yang telah berpartisipasi dalam latihan dari pusat keamanan siber nasional Jepang untuk bersiap menghadapi potensi serangan siber selama acara olahraga tersebut berlangsung.
Baca juga:
Kaji Mendalam, Kemenag Putuskan Tak Berangkatkan Haji Tahun 2021
Dari 50 hari sebelum Olimpiade Tokyo tersebut, penyelenggara dan pemerintah terus meningkatkan upaya untuk mencegah serangan siber.
Jika hal tersebut terjadi tentunya akan mengakibatkan berpotensi dalam mengganggu pertandingan selama olimpiade.
Menurut penjelasan Fujitsu dan kementerian yang terkena dampak kebocoran data tersebut mengungkapkan bahwasanya pada akhir Mei lalu kebocoran data telah ada di lembaga Pemerintahan Jepang.
Baca juga:
Ketua KPK Absen dari Debat Terbuka Terkait Polemik Tes Wawasan Kebangsaan
Termasuk juga Pusat Kesiapan dan Strategi Nasional untuk Keamanan Siber dan Kementerian Luar Negeri.
Hingga kini pihak Pusat Kesiapan dan Strategi Nasional untuk Keamanan Siber menolak untuk memberikan komentar terkait kasus kebocoran data tersebut.
Pihaknya juga belum mengonfirmasi adanya gangguan operasi yang di alami organisasi mana pun yang menjadi target serangan siber.
Baca juga:
Lebih dari 76.000 Data Alamat Email Bocor
Informasi yang bocor tersebut termasuk nama, jabatan dan afiliasi para peserta dari sekitar 90 organisasi, termasuk badan penyelenggara Olimpiade dan Paralimpiade, kementerian.
Juga Pemerintah daerah yang menjadi tuan rumah tempat di selenggarakan pertandingan, termasuk Tokyo dan Prefektur Fukushima, serta sponsor pertandingan.
“Kami meminta maaf kepada Menteri Olimpiade Tamayo Marukawa atas pelanggaran data yang terjadi,” ujar Presiden Fujitsu, Takahito Tokita.
Baca juga:
Dampak Pandemi, Pedagang Batik Pekalongan Kurangi Karyawan hingga Tutup Toko
Pihaknya juga mengatakan bahwa data beberapa klien korporatnya telah di kompromikan lewat akses tidak sah, ke alat yang digunakan untuk berbagi informasi antara pihak internal dan eksternal perusahaan.
Kebocoran data tersebut dialami oleh 76.000 alamat email pejabat pemerintah dan pihak eksternal, seperti anggota panel, serta bahan studi tentang pembangunan pemerintahan digital,
Hal ini diutarakan oleh Instansi pemerintah termasuk kementerian luar negeri dan transportasi Pemerintahan Jepang. (ara/luh)