Lingkar.co – Kementerian Hak Asasi Manusia menyiapkan program beasiswa peliputan serta penguatan perlindungan bagi jurnalis sebagai bagian dari upaya memperluas pengarusutamaan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta mengatakan jurnalis memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran publik terkait isu HAM. Namun, di sisi lain, wartawan juga kerap menjadi kelompok rentan yang menghadapi intimidasi hingga doxing saat menjalankan tugas jurnalistik.
“Kerja-kerja wartawan itu sering sekali atau rentan juga menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia,” kata Thomas dalam pemaparan program jurnalistik HAM di Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/5/2026).
Menurut dia, pemerintah ingin memastikan media dan insan pers terlibat langsung dalam agenda pembangunan HAM melalui berbagai program yang akan dijalankan sepanjang 2026, mulai dari pelatihan, beasiswa peliputan, hingga penghargaan karya jurnalistik.
“Nah, salah satu pilar penting yang harus kita gandeng dan kita rangkul adalah komunitas jurnalis dan media pers,” ujarnya.
Program tersebut diawali dengan kegiatan “Kelas Jurnalistik Hak Asasi Manusia” yang menghadirkan sejumlah pakar HAM dan media guna memperkuat perspektif wartawan dalam meliput isu-isu hak asasi manusia.
Setelah pelatihan berlangsung, Kementerian HAM akan membuka program beasiswa peliputan bagi wartawan yang mengangkat berbagai persoalan HAM, seperti pemasungan, kelompok rentan, hingga isu kebebasan sipil.
“Silakan berpikir untuk mengusulkan tema-tema liputan yang memang terkait atau relate dengan isu-isu hak asasi manusia,” kata Thomas.
Ia menjelaskan karya jurnalistik yang dihasilkan nantinya akan melalui proses seleksi bersama Dewan Pers, tokoh media, dan pegiat HAM untuk memperoleh dukungan peliputan.
Selain itu, Kementerian HAM juga menyiapkan program “Anugerah Karya Jurnalistik Hak Asasi Manusia” yang akan diberikan setiap peringatan Hari HAM pada 10 Desember sebagai bentuk apresiasi terhadap karya jurnalistik yang dinilai konsisten mengangkat isu HAM.
Thomas menambahkan program tersebut tidak hanya ditujukan bagi media nasional, tetapi juga akan diperluas ke daerah mulai tahun depan agar jurnalis di berbagai provinsi dapat terlibat dalam pengarusutamaan HAM.
“Biarkan rumah Kementerian HAM ini menjadi rumah kita bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah ingin memastikan jurnalis mendapatkan perlindungan maksimal agar dapat menjalankan tugas jurnalistik tanpa rasa takut.
“Tidak ada lagi keraguan dan ketakutan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya,” kata Thomas.
Penulis: Putri Septina
