Lingkar.co – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa masyarakat Indonesia tidak memimpikan kehidupan yang serba kaya, melainkan kehidupan yang layak dan sejahtera.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa apabila negara konsisten menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara konsekuen, maka kesejahteraan rakyat dapat terjamin dan Indonesia dapat menjadi negara yang makmur serta berkeadilan.
Ia kemudian menyoroti harapan masyarakat yang dinilai lebih sederhana namun mendasar dalam kehidupan sehari-hari.
“Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya. Tapi, mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik,” kata Prabowo di hadapan anggota DPR RI.
Menurutnya, rakyat berharap dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makan yang layak setiap hari, pendidikan dan kesehatan untuk keluarga, serta akses terhadap hunian yang memadai.
“Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, bisa memberi susu untuk anak-anaknya, bisa mencari obat bila mana anak mereka sakit atau bapak mereka sakit,” imbuhnya.
Prabowo juga menyebut masyarakat berharap memiliki pekerjaan yang layak serta pendapatan yang cukup untuk menopang kehidupan keluarga.
“Mereka bermimpi bisa punya rumah yang layak. Mereka bermimpi bisa melihat anaknya berangkat sekolah dengan sehat. Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup,” ujarnya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci penting pembangunan bangsa, termasuk melalui kesejahteraan guru.
“Kualitas pendidikan ditentukan oleh guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang semangat, guru-guru yang gembira, guru-guru yang bisa menjadi contoh bagi generasi-generasi penerus bangsa. Memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas kita,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung adanya kebocoran kekayaan negara yang dinilai turut memengaruhi kemampuan fiskal negara dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur dan layanan publik.
Ia mengutip data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyebutkan adanya selisih signifikan antara keuntungan ekonomi nasional dan aliran kekayaan ke luar negeri.
Selain itu, ia juga menyoroti praktik seperti pelaporan ekspor di bawah nilai sebenarnya (under invoicing), transfer pricing, hingga penyelundupan yang menurutnya perlu diberantas.
Prabowo menilai penguatan lembaga seperti bea cukai menjadi penting dalam memperbaiki tata kelola ekonomi nasional.
“Bea cukai harus kita perbaiki… sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita, kita bicara jujur kepada rakyat kita,” tegasnya.
Penulis: Putri Septina
