Antisipasi Lonjakan Harga Tahu Tempe, Mentan Kejar Produksi Kedelai 200 Hari

  • Bagikan
Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo. (ANTARA/LINGKAR.CO)

JAKARTA, Lingkar.co – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku, akan mengejar produksi kedelai di dalam negeri dalam waktu 200 hari atau dua kali masa tanam.

Upaya tersebut dilakukan, dalam rangka mengatasi lonjakan harga kedelai di pasar global, di mana Indonesia sangat bergantung pada impor kedelai yang merupakan bahan baku tahu dan tempe.

“Kami coba lipat gandakan. Ini membutuhkan 100 hari minimal kalau pertanaman. Dua kali 100 hari bisa kita sikapi secara bertahap sambil ada agenda seperti apa mempersiapkan ketersediaannya. Kita juga kerja sama dengan kementerian lain,” ujarnya usai Rapat Koordinasi dan MoU pengembangan serta pembelian kedelai nasional di Kantor Kementan, Senin (4/1).

Ia menjelaskan, produksi kedelai dalam negeri harus berdaya bersaing, baik kualitas maupun dari segi harga.

“Program yang dilakukan dalam peningkatan produksi, yakni melalui perluasan areal tanam dan melibatkan integrator, kedelai unit-unit kerja Kementan dan pemerintah daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi menegaskan, langkah nyata yang diimplementasikan oleh Kementan untuk produksi kedelai tahun ini di antaranya percepatan budidaya di klaster-klaster dengan integrator.

Tahun ini, Kementan mengalokasikan bantuan pengembangan kedelai di Provinsi Sulawesi Utara seluas 9.000 hektare (ha), Sulawesi Barat 30 ribu ha, dan Sulawesi Selatan 9.000 ha.

“Selain itu juga membangun kemitraan hilirisasi dan pasar industri tahu tempe dengan petani di Jateng 15 ribu ha, Jabar 15.000 ha, Jatim 15 ribu ha, NTB 4.000 ha dengan dukungan KUR dan akses kepada offtaker,” terang Suwandi.

Ia menambahkan, Badan Litbang Pertanian juga turut meningkatkan produktivitas kedelai. Rata rata produktivitas kedelai saat ini 1,5 ton/ha dan harus ditingkatkan menjadi 2 ton/ha melalui riset benih unggul dan teknologi budi daya.

“Perlu juga pengendalian impor melalui kebijakan dari non lartas (dilarang dan atau dibatasi) menjadi lartas dan mewajibkan setiap importir kedelai bermitra dengan petani sekaligus menyerap produksi kedelai lokal dengan harga yang ditetapkan,” tandasnya. (ara/aji)

Baca Juga:
Vaksinasi Lansia di Tiga Kecamatan Masih Rendah

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: