Lingkar.co – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya sinkronisasi antara komitmen global, nasional, dan daerah dalam menghadapi fenomena global boiling serta mencapai target emisi nol bersih (net zero emission/NZE).
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/2/2026), Bima menyebut tantangan utama terletak pada kesinambungan arah kebijakan di berbagai level pemerintahan.
“Tantangan kita itu sebetulnya apa yang ditulis di-report ini, yaitu menyambungkan antara komitmen global, nasional, dan lokal. That is our major challenge. Global, nasional, dan lokal,” kata Bima.
Ia mengungkapkan, dinamika politik di daerah turut menjadi tantangan tersendiri. Kepala daerah kerap berada dalam posisi dilematis antara mengejar pertumbuhan ekonomi dan popularitas jangka pendek dengan komitmen lingkungan yang bersifat teknis serta berdampak jangka panjang.
Selain itu, Bima menyoroti kendala konkret di lapangan, seperti belum optimalnya peralihan transportasi publik ke kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Di sejumlah wilayah, struktur ekonomi juga masih bertumpu pada sektor industri beremisi tinggi sehingga proses transisi energi membutuhkan strategi yang matang.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disebutnya berperan dalam memastikan sistem perencanaan dan penganggaran daerah tetap akuntabel serta selaras dengan kebijakan nasional maupun komitmen global.
“Porsi kami itu lebih kepada memastikan bahwa perencanaan penganggaran di daerah itu senafas dengan global commitment dan national commitment. Jadi dari perencanaan itu, ada juklak (petunjuk pelaksanaan), ada juknis (petunjuk teknis)-nya. Kita keluarkan Permendagri misalnya Nomor 15 Tahun 2024 untuk menjadi dasar bagi kepala daerah untuk mendorong inisiatif-inisiatif investasi hijau,” ujarnya.
Bima menegaskan, komitmen penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh berhenti pada tataran administratif atau seremonial semata, melainkan harus diwujudkan dalam program konkret yang berdampak nyata.
Ia juga mendorong penerapan konsep co-creation dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk generasi muda, dalam perumusan kebijakan dan pengawasan anggaran berbasis lingkungan.
Menurutnya, berbagai inovasi ekologis yang telah dijalankan sejumlah pemerintah daerah dapat menjadi model inspiratif bagi daerah lain. Upaya tersebut diharapkan mampu melahirkan lebih banyak pemimpin lokal yang progresif dalam mendukung pencapaian target nasional NZE pada 2060.
Penulis: Putri Septina
