Pesona  

Bom Waktu Pembubaran KPK

UNGKAPAN: Fadhlil Wafi Fauzi, S.H (Ketua Bidang Hikmah dan Hubal Pemuda Muhammdiyah Kota Kudus). (ISTIMEWA/LINGKAR.CO)
UNGKAPAN: Fadhlil Wafi Fauzi, S.H (Ketua Bidang Hikmah dan Hubal Pemuda Muhammdiyah Kota Kudus). (ISTIMEWA/LINGKAR.CO)

Lingkar.co – Sebagai lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang melewati perjalanannya dengan berbagai macam polemik.

Mulai dari drama cicak versus buaya, kasus Antasari, penyiraman air keras ke penyidik KPK Novel Baswedan dan baru-baru ini terjadi lagi polemik berupa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Bagaimana tidak terjadi polemik? TWK yang di laksanakan KPK dalam proses pengalihan status pegawai KPK mejadi Aparatus Sipil Negara (ASN) menuai banyak permasalahan.

Alhasil terdapat sejumlah 51 orang dari 75 pegawai di nyatakan tidak memenuhi kriteria menjadi ASN dengan dalih tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Nasib 51 pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK tersebut diancam dibebastugaskan alias dipecat.

Baca juga:
Ketua KPK Absen dari Debat Terbuka Terkait Polemik Tes Wawasan Kebangsaan

Pegawai yang di nyatakan tidak lulus TWK bukan pegawai sembarangan, beberapa pegawai tersebut justru memiliki integritas, loyalitas dan rekam jejak yang baik dalam pemberantasan korupsi.

Diantaranya adalah penyidik senior Novel Baswedan yang menangani perkara suap Bank Indonesia hingga e-KTP, Harun Al Rasyid sang raja OTT.

Dan juga mengungkap posisi Harun Masiku berada di Indonesia, Rizka Anungnata Penyidik yang menangani kasus benih lobster dan juga pernah pegang kasus suap komisioner KPU, serta Andre Nainggolan yang menagani kasus korupsi Bansos.

Selain itu masih ada beberapa diantaranya Ronal Paul dan Yudi Purnomo yang juga penyidik dalam kasus harun masiku dan kasus benih lobster.

Baca juga:
Dugaan Suap Jerat Penyidik KPK Seret Nama Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin

Pengalihan Status Pegawai Tidak Boleh Merugikan Hak Pegawai KPK

Pemecatan 51 pegawai KPK adalah suatu hal yang sangat inkonstitusional, ketika merujuk kepada dasar hukum keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) MK Nomor: 70/PUU-XVII/2019.

Memutuskan bahwa pengalihan status pegawai tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun.

Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak di ragukan.

Artinya, proses peralihan status menjadi ASN tidak boleh dengan cara memecat pegawai KPK, karena bisa timbul kerugian hak bagi pegawai.

Baca juga:

KPK Terima 86 Laporan Penerimaan Gratifikasi, Ada Bingkisan Senilai Rp 25 hingga Rp 148 Juta

Pemecatan 51 pegawai telah melanggar hak asasi manusia dengan munculnya sikap diskriminatif dalam proses pengalihan status.

Peristiwa tersebut telah melanggar norma dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Sangat memprihatinkan jika melihat kondisi lembaga antirasuah KPK sekarang ini. Sejak di sahkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.

Berisi tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Presiden Joko Widodo.

Baca juga:
Cek Keabsahan Surat Penonaktifan 75 Pegawai KPK

KPK menjadi semakin terkikis independensinya dan juga dalam penanganan tindak Pidana Korupsi.

KPK dulu menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan publik paling tinggi. Jauh di atas Presiden, Polisi, Pengadilan apalagi DPR. Namun saat ini rilis Lembaga Survei Indonesia terbaru Tahun 2021.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap lembaga KPK yang biasanya lebih dari 70 persen kini turun drastis menjadi kurang dari 55 persen.

Dalam sejarahnya KPK di bentuk karena dorongan kenyataan bahwa fungsi lembaga yang ada sebelumnya, kepolisian dan kejaksaan dirasa tidak mampu menangani kejahatan kelas kakap white collar crime (kejahatan kerah putih) berupa tindak pidana korupsi.

Sederet tokoh aktivis penggiat anti korupsi, salah satunya Busyro Muqoddas Mantan Wakil Ketua KPK sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM serta Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik.

Baca juga:
Geledah Rumah Dinas Azis Syamsuddin, KPK Amankan Sejumlah Dokumen